Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan mengenai penghitungan solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi. Perusahaan perlu menyampaikan laporan keuangan dengan ketentuan baru ini berlaku pada kuartal I2027.
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo menerangkan aturan baru merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (POJK 18 Tahun 2026). Beleid ini ditetapkan pada 2 Oktober 2026 dan diundangkan pada 26 Oktober 2026.
Advertisement
"Penerbitan POJK 18 Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat ketahanan keuangan industri perasuransian melalui penyempurnaan kerangka perhitungan solvabilitas yang lebih sensitif terhadap risiko (risk-sensitive), mencerminkan profil risiko perusahaan secara lebih akurat, serta selaras dengan perkembangan standar internasional," kata Wahyu dalam keterangan resmi, Sabtu (21/11/2026).
Pengaturan solvabilitas ini merespons dinamika kondisi ekonomi, termasuk fluktuasi suku bunga, volatilitas nilai tukar, dan ketidakpastian kondisi ekonomi global yang memengaruhi profil risiko perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
POJK 26/2017 juga merupakan penyelarasan kerangka solvabilitas dengan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117 (PSAK 117) tentang Kontrak Asuransi yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Penerapan standar akuntansi tersebut membawa perubahan dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kontrak asuransi, sehingga diperlukan penyesuaian pengukuran kecukupan modal secara prudensial.
"Melalui pengaturan ini, OJK menyempurnakan pendekatan perhitungan solvabilitas dengan mempertimbangkan kecukupan dan kualitas modal berdasarkan kemampuan menyerap kerugian (loss-absorbing capacity), pengukuran kebutuhan modal yang lebih mencerminkan profil risiko, serta penguatan penilaian kecukupan solvabilitas secara berkelanjutan," beber dia.
Berlaku Kuartal I 2027
Perhitungan rasio solvabilitas berdasarkan POJK 18 Tahun 2026 mulai diterapkan untuk penyampaian laporan keuangan kuartal I tahun 2027.
Dalam rangka memberikan waktu penyesuaian bagi industri, OJK menetapkan ketentuan transisi berupa perpanjangan batas waktu penyampaian laporan perhitungan Rasio Solvabilitas triwulanan selama tahun 2027 menjadi paling lambat 45 hari sejak berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
"Selain itu, bagi perusahaan yang tidak memenuhi KRSM sebagai akibat penerapan ketentuan baru ini, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran KRSM mulai berlaku untuk periode laporan triwulan I tahun 2028," tegasnya.
Penerbitan POJK 18 Tahun 2026 diharapkan dapat mendorong penguatan pengelolaan permodalan dan manajemen risiko perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, meningkatkan ketahanan industri perasuransian dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi, serta memperkuat pelindungan terhadap pemegang polis dan tertanggung.
Pokok Aturan
POJK 18 Tahun 2026 mengatur beberapa substansi utama, meliputi:
• Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum. KRSM Perusahaan ditetapkan sebesar 120 persen, serta wajib membentuk tambahan modal sebesar 15 persen dari MMBR bagi perusahaan perasuransian yang ditetapkan sebagai Domestic Significantly Important Insurer (D-SII).
• Pengaturan modal yang tersedia (available capital). Modal yang tersedia dikelompokkan menjadi modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2) dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan instrumen modal dalam menyerap kerugian.
• Pengaturan pinjaman subordinasi. Pinjaman subordinasi dapat diakui sebagai modal inti terbatas atau modal pelengkap sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
• Penyempurnaan perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR). Perhitungan MMBR mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Asuransi, dan Risiko Operasional dengan pendekatan pengukuran yang lebih mencerminkan profil risiko perusahaan.
• Penerapan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). Perusahaan wajib melakukan dan mendokumentasikan penilaian kecukupan rasio solvabilitas dalam berbagai skenario perubahan (stress test) paling sedikit satu kali dalam setahun dan menetapkan strategi pemeliharaan rasio solvabilitas.
• Kewajiban pelaporan Rasio Solvabilitas. Perusahaan wajib menyampaikan laporan perhitungan rasio solvabilitas secara triwulanan dan tahunan, termasuk kewajiban audit oleh akuntan publik atas laporan tahunan.
• Penguatan kepatuhan melalui pengenaan sanksi administratif. POJK mengatur sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan solvabilitas, permodalan, perhitungan MMBR, pelaksanaan ORSA, dan pelaporan.