Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengancam akan menjatuhkan tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Dia meminta seluruh perusahaan di Jakarta menjalankan ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka ya Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu,” kata Pramono di Pluit, Jakarta Utara, Jumat (20/11/2026).
Advertisement
Pramono menyadari penetapan UMP 2027 tidak akan sepenuhnya memuaskan semua pihak, baik kalangan buruh maupun pengusaha. Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya mengambil keputusan yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.
Menurutnya, penetapan besaran upah minimum mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan dunia usaha.
“Begitu saya sudah mengeluarkan pergub mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan enggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha,” ungkapnya.
“Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang moderat, rasional yang bisa diterima oleh semuanya dan juga yang memenuhi aspek KLH-nya,” sambung Pramono.
Jadi Komitmen Pemprov DKI
Sebelumnya, Pramono telah menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang penetapan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941.
Besaran tersebut naik Rp 407.065 atau sekitar 7,1 persen dibandingkan UMP DKI Jakarta 2026 yang mencapai Rp 5.729.876. Persentase kenaikan ini juga lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP pada tahun sebelumnya sebesar 6,1 persen.
“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941,” ujar Pramono di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Pramono mengatakan, penetapan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.
Dia menambahkan, pembahasan UMP DKI Jakarta 2027 berhasil diselesaikan lebih awal dari batas waktu penetapan, yakni Sabtu, 21 November 2026. Proses pembahasan tersebut melibatkan unsur buruh dan pengusaha.
“Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” tandas Pramono.