Periksa Kepala Bea Cukai Tanjung Emas, KPK Telusuri Impor Kontainer

Penyidik KPK mengurai mekanisme importasi barang dari internal kepabeanan maupun swasta.

oleh Alya Putri AgustinaDiterbitkan 20 November 2026, 09:22 WIB
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Khoirul Hadziq, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan pada Kamis (19/11/2026).

Selain Khoirul Hadziq, penyidik juga memeriksa saksi lainnya yakni aparatur sipil negara (ASN) Bea Cukai Sutopo serta pihak wiraswasta Leo Panca Putra. Pemeriksaan para saksi tersebut ditujukan untuk mengonfirmasi penyitaan satu kontainer yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Emas serta menelusuri alur importasi barang oleh pihak swasta.

"Para saksi dikonfirmasi berkaitan dengan penyitaan yang sudah dilakukan oleh penyidik terhadap satu kontainer yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Emas," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Budi menerangkan bahwa tim penyidik mengurai mekanisme importasi barang dari dua sisi, baik dari internal kepabeanan maupun dari pihak swasta yang mengurus proses masuknya barang tersebut.

"Oleh karena itu, pemeriksaan dilakukan tidak hanya dari sisi para pegawai di Ditjen Bea dan Cukai, tapi juga sisi swasta hari ini juga dimintai keterangan, sehingga penjelasan berkenaan dengan proses mekanisme importasi barang, khususnya yang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Emas, kemudian menjadi lengkap," jelas Budi.

Menurut Budi, agenda pemeriksaan tersebut dilakukan guna melengkapi berkas penyidikan untuk tersangka Gatot Heroe Hernanda (GH), sekaligus menjadi bagian dari pengembangan perkara yang menjerat tersangka Ahmad Dedi alias Dedi Congor (AD) serta surat perintah penyidikan (sprindik) umum terkait cukai.

"Pemeriksaan untuk melengkapi berkas penyidikan dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan suap dan juga penerimaan lainnya atau gratifikasi, khususnya untuk tersangka GH. Selain itu, di Bea Cukai ini juga penyidik masih terus melakukan pengembangan, termasuk untuk tersangka AD dan juga sprindik umum yang masih berjalan yang khusus berkaitan dengan cukai."

Duduk Perkara

Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, Gatot Heroe Hernanda (GHH), ditahan KPK pada Rabu (26/8/2026) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan DJBC.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa Gatot diduga menerima uang sebesar Rp 3,25 miliar dari pemilik PT Blueray Cargo, John Field, selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026.

"Dalam kurun waktu Juli 2025-Januari 2026, JF (John Field) selaku pemilik PT BR (Blueray Cargo) diketahui telah menyetorkan uang kepada sejumlah pihak di Bea Cukai dengan total mencapai Rp 61,9 miliar, dan Rp 3,25 miliar di antaranya itu diterima GH (Gatot Heroe)," kata Taufik saat jumpa pers, Rabu (26/8/2026).

Taufik menambahkan, dana tersebut diterima Gatot saat menjabat Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melalui Kepala Seksi Penindakan Kepabeanan I Bea Cukai Enov Puji Wijanarko.

"Jadi, untuk jatah GH itu diberikan oleh EPW (Enov Puji Wijanarko) di ruang kerja yang bersangkutan setiap bulannya," ujar Taufik.

KPK menyangkakan Gatot sebagai pihak penerima dalam perkara ini dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, tersangka lainnya yakni Ahmad Dedi atau Dedi Congor, pejabat fungsional Bea Cukai Madya di lingkungan DJBC Kemenkeu, ditetapkan sebagai tersangka sejak September 2026.

"Pertama, saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai, yang telah dilakukan penahanan oleh penyidik pada Agustus 2026 lalu. Kedua, saudara AD [Ahmad Dedi alias Dedi Congor], yang merupakan pegawai pada Ditjen Bea dan Cukai, juga telah ditetapkan sebagai tersangka per September 2026," jelas Budi, Jumat (30/10/2026).

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya