Skenario Jika Calon Wapres Usulan Prabowo Menolak Ikut Pemilihan

Selain kemungkinan calon menolak, MPR juga masih harus merumuskan tata cara pemilihan, termasuk bentuk surat suara.

oleh Ady AnugrahadiDiterbitkan 19 November 2026, 17:45 WIB
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Bambang Wuryanto atau dikenal dengan panggilan Bambang Pacul mengatakan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih kader partainya. (Foto: Delvira Hutabarat/Liputan6.com).

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyiapkan skenario apabila salah satu dari dua calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto menolak atau tidak bersedia mengikuti proses pemilihan.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat perdana Panitia Ad Hoc MPR terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden RI, Kamis (19/11/2026).

Ketua Tim Ad Hoc MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan, panitia harus mengantisipasi berbagai kemungkinan sebelum pemilihan wakil presiden yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026.

“Kalau ada nanti dari Pak Presiden ada dua calon, yang satu tiba-tiba tidak menyatakan kesediaannya, harus seperti apa? Itu tugas Panitia Ad Hoc menyiapkan jalan keluarnya,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Bambang, kemungkinan tersebut tidak bisa dibiarkan tanpa aturan. Panitia harus menyiapkan mekanisme yang memiliki dasar hukum agar proses pemilihan tetap berjalan apabila muncul situasi di luar perkiraan.

Selain kemungkinan calon menolak, MPR juga masih harus merumuskan tata cara pemilihan, termasuk bentuk surat suara yang akan digunakan.

“Surat suara seperti apa bentuknya? Dicontreng, dicoblos, atau ditandatangani, atau kasih cap jempol? Itu bagian daripada yang masuk dalam mekanisme. Itu tugas Panitia Ad Hoc,” ujarnya.

Bambang mengakui pembahasan mekanisme pemilihan berlangsung alot karena terdapat berbagai persoalan teknis dan hukum yang harus diselesaikan.

Ia menegaskan, setiap keputusan harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan, bukan sekadar kesepakatan atau pendapat anggota panitia.

“Harus ada aksaranya dalam pasal,” tegasnya.

Bambang menyebut seluruh rancangan aturan harus selesai paling lambat 8 Desember 2026, sehari sebelum rapat paripurna MPR.

 

MPR Susun Tata Cara Pemilihan Wapres

Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc MPR RI Benny K Harman menjelaskan, panitia mendapat tugas menyusun rancangan Ketetapan MPR tentang mekanisme dan tata cara pemilihan wakil presiden.

Menurut Benny, konstitusi mengatur bahwa Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk kemudian dipilih oleh anggota MPR.

“Tentu sesuai dengan konstitusi. Presiden mengajukan dua nama, dua nama itu kemudian dipilih oleh anggota-anggota MPR,” kata Benny.

Namun, tata cara pelaksanaan pemilihan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia Ad Hoc.

Panitia juga bertugas menyiapkan rancangan Ketetapan MPR mengenai pengangkatan dan pelantikan wakil presiden terpilih.

Benny mengatakan, rapat lanjutan akan digelar pada Senin (23/11/2026) pukul 13.00 WIB dengan melibatkan para ahli. Pembahasan tersebut juga akan dibuka kepada publik.

“Jadi tidak ada proses-proses yang sifatnya tertutup,” ujarnya.

Adapun dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan Prabowo belum diterima MPR. Presiden dikabarkan akan menyerahkan langsung nama-nama tersebut kepada pimpinan MPR pada Rabu (25/11/2026).

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya