Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah masih memiliki anggaran belanja negara sekitar Rp 945 triliun yang harus direalisasikan dalam dua bulan terakhir 2026. Pemerintah akan menggenjot belanja kementerian dan lembaga (K/L), terutama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi sisa anggaran tersebut akan mengikuti alokasi belanja masing-masing K/L dan transfer ke daerah (TKD) yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.
Advertisement
“Belanja negara itu seperti yang sudah ada di dalam APBN 2026, sudah ada per K/L-nya, sudah ada transfernya,” kata Suahasil di Bursa Efek Indonesia, Kamis (19/11/2026).
Suahasil menjelaskan, pemerintah dapat melihat kementerian dan lembaga yang masih memiliki kewajiban belanja melalui rincian alokasi APBN.
“PU, Perhubungan, Pertanian, semua ada detailnya itu,” ujarnya.
Di tengah percepatan belanja tersebut, pemerintah tetap mempertahankan target defisit APBN 2026 sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB), termasuk dalam strategi penerbitan surat berharga negara (SBN) hingga akhir tahun.
Prabowo Janjikan Tambahan Anggaran untuk Daerah, Ini Besarannya
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan tambahan anggaran Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten. Tambahan anggaran tersebut akan bersumber dari penghematan belanja barang dan jasa pemerintah.
Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
"Dalam waktu dekat setiap provinsi dapat tambahan Rp100 miliar, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar," kata Prabowo.
Dia menjelaskan, besaran tambahan anggaran untuk kabupaten dapat berbeda, bergantung pada luas wilayah dan kebutuhan masing-masing daerah. Kabupaten dengan wilayah dan kebutuhan lebih besar berpeluang memperoleh alokasi lebih banyak.
Prabowo juga berencana mengumpulkan seluruh gubernur dan bupati untuk membahas penyaluran tambahan anggaran tersebut.
Menurut Prabowo, dana tersebut berasal dari penghematan belanja barang dan jasa pemerintah yang selama ini dinilai belum efisien. Dia menyebut, anggaran belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun.
Dari jumlah tersebut, pemerintah memperkirakan sekitar 30 persen atau setara Rp400 triliun dapat dihemat melalui pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa.
"Dari Rp1.200 triliun, diperkirakan 30 persen hangus karena mark up, penggelembungan, alias korupsi," ujarnya.
Targetkan Penghematan hingga 40 Persen
Prabowo mencontohkan, pengadaan barang di tingkat daerah selama ini masih dilakukan secara terpisah, meskipun barang yang dibeli memiliki jenis dan spesifikasi sama.
Salah satu contohnya pengadaan obat oleh rumah sakit. Menurut dia, kondisi tersebut dapat menyebabkan satu jenis obat memiliki 20 hingga 30 harga berbeda.
Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah berencana menyatukan sistem pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, pembelian barang tidak lagi dilakukan secara terpisah oleh ratusan kabupaten dan puluhan kementerian.
Prabowo memperkirakan pembenahan sistem tersebut dapat menghasilkan penghematan anggaran hingga 40 persen. Melalui mekanisme pengadaan yang lebih terpusat, pemerintah menginginkan barang dengan spesifikasi dan kualitas sama diperoleh dengan harga seragam.
"Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama," tutur Presiden.
Dia menegaskan, hasil penghematan belanja pemerintah nantinya akan dikembalikan untuk kepentingan daerah dan masyarakat