Upah Minimum 2027 Segera Diumumkan, Ini 4 Komponen Penentu Kebutuhan Hidup Layak

Menaker Yassierli menuturkan, estimasi kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi bahan pertimbangan penghitungan upah minimum.

oleh Agustina MelaniDiterbitkan 17 November 2026, 17:48 WIB
Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini untuk mendukung akurasi penghitungan upah minimum 2027.

Mengutip Antara, Selasa, (17/11/2026), komponen KHL ini mencakup empat aspek antara lain pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan serta tempat tinggal. Selain tingkat provinsi, estimasi KHL tingkat kabupaten/kota juga disusun melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah.

Seiring hal itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL itu sebagai bahan pertimbangan dengan tetap mengedepankan dialog sosial untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.

"Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua 'stakeholders',” ujar dia.

Untuk mekanisme penetapan upah minimum 2027 itu merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Yassierli menuturkan, dalam regulasi tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Di sisi lain, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat.

Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Adapun formulanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0.

“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” kata dia.

Pengumuman UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026, selanjutnya UMSP lima hari kemudian tepatnya pada 26 November 2026. Sedangkan batas akhir penetapan UMK jatuh pada 25 November 2026, dan UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK pada 30 November 2026.

Said Iqbal Usulkan Upah Minimum 2027 Naik Hingga 9,5%

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, di Plaza BPJamsostek, Selasa (14/7/2026). (Foto: Liputan6.com/Arief RH)

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengajukan usulan agar Upah Minimum Regional (UMR) tahun 2027 dinaikkan sebesar 7,5% hingga 9,5%. Proyeksi kenaikan ini disesuaikan dengan tingkat inflasi serta laju pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap daerah.

Iqbal menegaskan bahwa kalkulasi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2025. Regulasi tersebut menetapkan bahwa penyesuaian upah minimum dihitung berpatokan pada variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

"Aturan tersebut dikatakan kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Indeks tertentunya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Dengan demikian kenaikan upah minimum tahun 2027 pun dapat kita hitung sekarang," kata dia dikutip Antara, Selasa (13/10/2026).

Merujuk pada hitungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh, data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Oktober 2025 hingga September 2026 mencatat rata-rata inflasi di angka 3,20%. Pada kurun waktu serupa, pertumbuhan ekonomi tahunan rata-rata berada di level 5,43%.

Jika perhitungan memanfaatkan batas atas indeks tertentu sebesar 0,9, maka diperoleh kenaikan sebesar 7,8%.

"Maka angka kenaikan upah minimum secara rata-rata nasional itu kami turunkan sedikit, karena ada yang tinggi ada yang rendah, yaitu menjadi 7,5%," kata Iqbal.

 

Tepis Kekhawatiran PHK

Presiden KSPI, Said Iqbal saat konferensi pers daring, Minggu (21/6/2026). (Foto: Liputan6.com/Arief RH)

Ia turut menepis kekhawatiran bahwa lonjakan upah minimum bakal memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal atau kebangkrutan perusahaan.

"Kalau dibilang kenaikan upah minimum 7,5% sampai 9,5% akan membuat perusahaan tutup, mari kita lihat fakta di lapangan. Jadi 2025 sampai Juni 2026, catatan KSPI, pabrik yang paling banyak tutup, justru pabrik yang di daerah upah minimumnya rendah," kata dia.

Menurut penilainnya, gelombang PHK dan penutupan industri sepanjang tahun terakhir dipicu oleh bermacam faktor lain, terkhusus dinamika ekonomi serta geopolitik global yang menekan industri berorientasi ekspor.

"Saya jumpai, kenapa perusahaan tekstil, garmen, sepatu, ini paling banyak tutup, itu yang orientasi ekspor, yang banyak tutup. Kenapa dia turun? Karena permintaan barang di pasar internasional menurun. Karena pasar internasional melambat, maka permintaan ke Indonesia juga menurun,” ujarnya.

Di samping itu, Iqbal menekankan beban tingginya biaya operasional yang tak seimbang dengan ketahanan modal industri. Komponen pembiayaan ini mencakup lonjakan harga bahan baku, gas industri, bahan bakar minyak (BBM), hingga moda logistik. "Kalau ongkos produksi meningkat, dilakukanlah efisiensi dari produksi dengan cara mengurangi karyawan, sehingga biaya produksi, labor cost, menurun,” kata Iqbal.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya