Liputan6.com, Jakarta - Lebih dari 100 ribu tenaga kerja di industri rokok elektrik atau vape terancam kehilangan mata pencaharian jika pemerintah menerapkan kebijakan penutupan industri tersebut. Ketidakpastian kebijakan dan stigma negatif yang mengaitkan vape dengan narkotika membuat pelaku usaha khawatir terhadap keberlangsungan industri dan nasib para pekerja.
Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto meminta pemerintah memahami bahwa industri vape legal melibatkan banyak tenaga kerja dan tidak seluruh produknya berkaitan dengan narkotika.
Advertisement
"Tenaga kerja itu lebih dari 100 ribu. Ini ada banyak. Terus mau di-kemanakan mereka?," ujar Budiyanto dalam konferensi pers industri vape nasional di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Budiyanto mengatakan pemerintah perlu membedakan produk rokok elektrik legal dengan perangkat yang disalahgunakan untuk narkotika. Menurut dia, penyamaan kedua hal tersebut telah menimbulkan stigma yang merugikan pelaku industri.
"Kita bukan jualan narkoba. Mungkin kita memang jual barang yang ada nikotin, tetapi bukan berarti kita jualan narkoba,” katanya.
Dia juga mengingatkan penutupan industri vape dapat mengancam keberlangsungan sektor usaha kreatif yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Budiyanto meminta pemerintah mempertimbangkan nasib pekerja sebelum mengambil kebijakan yang membatasi industri tersebut.
"Jangan sampai industri kreatif seperti kita ditutup. Kita juga punya hak sebagai warga negara Indonesia,” ujarnya.
Selain meminta perlindungan terhadap keberlangsungan usaha, Budiyanto mengatakan asosiasi masih menunggu respons dan kesempatan berdialog dengan pemerintah. Dia berharap pemerintah mendengar langsung aspirasi pelaku industri mengenai dampak kebijakan terhadap tenaga kerja.
"Kita masih menunggu balasan dan panggilan. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikan kepada Presiden bahwa tidak semua vape itu narkoba,” katanya.
Asosiasi Vape Teken Pakta Integritas Anti-Narkoba
Sebelumnya, sejumlah asosiasi industri rokok elektrik atau vape menolak rencana pelarangan menyeluruh terhadap produk rokok elektrik legal. Mereka meminta pemerintah menindak tegas oknum yang menyalahgunakan perangkat vape untuk narkotika, tanpa mengorbankan pelaku usaha, pekerja, dan konsumen yang menjalankan aktivitas secara legal.
Lima asosiasi yang mewakili produsen, ritel, pekerja, konsumen, dan pelaku industri vape menandatangani pakta integritas di Jakarta, Senin (16/11/2026). Pakta tersebut memuat tiga komitmen utama, yakni mencegah penyalahgunaan narkotika, melindungi anak melalui pembatasan usia pembelian, serta membina anggota dan menindaklanjuti pelaksanaan komitmen tersebut.
Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto menegaskan, industri vape mendukung penuh langkah pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika sekaligus melindungi anak di bawah usia 21 tahun.
“Penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk narkoba adalah pelanggaran hukum. Kami berdiri bersama pemerintah dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba,” ujar Budiyanto dalam konferensi pers industri vape nasional di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Budiyanto mengatakan, seluruh anggota asosiasi akan mendorong pemeriksaan identitas pembeli secara ketat dan menolak penjualan kepada konsumen yang belum memenuhi batas usia. Ia juga meminta pelaku usaha melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan melalui saluran resmi kepada pihak berwenang.
“Produk rokok elektrik tidak boleh diakses oleh orang di bawah 21 tahun. Kami ingin pemeriksaan usia menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan pengecualian,” katanya.