Pungutan Turis Asing Mau Diperluas ke Wilayah Lain, Pemerintah Minta Dikaji

Bali menjadi daerah perintis penerapan kebijakan pungutan wisatawan asing di Indonesia.

oleh Thurfah Mahira AhnafDiterbitkan 16 November 2026, 17:16 WIB
Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Republik Indonesia Ni Luh Enik Ermawati (Ni Luh Puspa) dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi NTB dan Provinsi NTT, Senin (16/11/2026).

 

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah meminta kajian kelayakan di tingkat nasional sebelum kebijakan pungutan wisatawan asing (PWA) yang telah diterapkan di Bali diperluas ke daerah lain. Pasalnya, realisasi pembayaran pungutan tersebut di Bali baru mencapai sekitar 30–40% dari target yang ditetapkan.

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Enik Ermawati mengatakan, Bali menjadi daerah perintis penerapan kebijakan pungutan wisatawan asing di Indonesia.

"Bali ini memang menjadi proyek pionir kebijakan ini [mengacu pada PWA] di Indonesia," ujar Ni Luh dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait revisi Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (16/11/2026).

Meski demikian, realisasi pungutan tersebut masih belum mencapai target. Menurut Ni Luh, pembayaran PWA di Bali baru terkumpul sekitar 30–40% dari target yang ditetapkan. 

Sementara itu, draf revisi undang-undang tersebut mengadopsi model Bali sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Namun, pemerintah menilai perlu ada kajian lebih lanjut sebelum kebijakan serupa diterapkan di destinasi wisata lainnya.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Bali tengah menjajaki pemungutan PWA melalui aplikasi All Indonesia. Penggunaan platform digital tersebut diharapkan dapat mempermudah pengawasan sekaligus meningkatkan efektivitas pemungutan.

"Pemerintah daerah di Bali menjajaki upaya pemungutan melalui aplikasi All Indonesia agar mudah diawasi," kata Ni Luh.

Ia menegaskan, pemerintah memandang kajian kelayakan secara nasional sebagai langkah penting untuk memastikan kebijakan tersebut dapat diterapkan secara tepat di berbagai destinasi wisata.

"Kami menilai diperlukan kajian kelayakan di tingkat nasional sebelum kebijakan yang sama diterapkan di destinasi lain," ujarnya.

Dari pengalaman Bali, Wamenpar mengambil tiga pelajaran. Pertama, sistem pembayaran digital memudahkan pencatatan dan pertanggungjawaban.

Kedua, peran fasilitator perlu diatur jelas agar tidak menambah beban administrasi bagi wisatawan maupun pelaku usaha. Ketiga, penggunaan dana harus terbuka sejak awal.

"Yang kedua, peran fasilitator ini perlu diatur dengan jelas agar tidak menambah beban administrasi bagi wisatawan maupun pelaku usaha. Dan yang ketiga, penggunaan dana harus terbuka sejak awal," ungkap Ni Luh.

Ia juga menjelaskan rute yang rawan. Bali adalah pintu masuk utama wisatawan asing, yang langsung dipungut begitu tiba, dan banyak yang melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo.

"Kalau dikenakan pungutan lagi, potensi adanya pungutan berlapis, tentu tidak baik untuk citra pariwisata Indonesia," kata Ni Luh.

Kekhawatiran Anggota DPR

Kekhawatiran serupa datang dari Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina. "Beban biaya ganda bagi wisatawan itu juga harus menjadi perhatian kita," ujarnya.

Selly menyebut kenaikan tarif pajak daerah dan tambahan retribusi di banyak titik bisa memicu kekhawatiran over tourism. Ia juga meminta pembayaran digital diutamakan dalam revisi UU.

 

Respons Kemenkeu

Nufransa Wira Sakti, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) Kementerian Keuangan RI, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi NTB dan Provinsi NTT, Senin (16/11/2026).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menegaskan pungutan harus punya dasar hukum jelas. UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) menganut daftar tertutup, sehingga pungutan di luar daftar harus diatur peraturan pemerintah (PP).

Bali memiliki UU Nomor 15 Tahun 2023 sebagai dasar khusus. Pungutan Rp 150 ribu per orang di sana diatur lewat Perda Nomor 6 Tahun 2023, dan menurut Ditjen Pajak bukan objek pajak. "Pengalaman Bali bisa menjadi referensi, tapi tidak dapat direplikasi secara otomatis," kata Nufransa.

Ia menilai aturan tersebut sebaiknya dibawa ke tingkat yang lebih tinggi agar lebih teratur dan seragam.

Dia juga mengusulkan hasil pungutan dikunci peruntukan (earmarking), misalnya untuk perlindungan budaya dan lingkungan alam. Perlu pengawasan dan pengaturan seperti belanja wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kalau saran kami, rekomendasi, kalaupun memang nantinya harus diundangkan penguatan itu, di earmark," ucap dia.

Ia juga mengusulkan agar pungutan wisatawan asing untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

"Pungutan wisatawan asing sebaiknya menjadi instrumen menjaga kualitas destinasi dan keberlanjutan lingkungan, bukan semata-mata mengejar pendapatan asli daerah, Nufransa menambahkan.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya