Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah asosiasi industri rokok elektrik atau vape menolak rencana pelarangan menyeluruh terhadap produk rokok elektrik legal. Mereka meminta pemerintah menindak tegas oknum yang menyalahgunakan perangkat vape untuk narkotika, tanpa mengorbankan pelaku usaha, pekerja, dan konsumen yang menjalankan aktivitas secara legal.
Lima asosiasi yang mewakili produsen, ritel, pekerja, konsumen, dan pelaku industri vape menandatangani pakta integritas di Jakarta, Senin (16/11/2026). Pakta tersebut memuat tiga komitmen utama, yakni mencegah penyalahgunaan narkotika, melindungi anak melalui pembatasan usia pembelian, serta membina anggota dan menindaklanjuti pelaksanaan komitmen tersebut.
Advertisement
Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto menegaskan, industri vape mendukung penuh langkah pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika sekaligus melindungi anak di bawah usia 21 tahun.
“Penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk narkoba adalah pelanggaran hukum. Kami berdiri bersama pemerintah dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba,” ujar Budiyanto dalam konferensi pers industri vape nasional di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Budiyanto mengatakan, seluruh anggota asosiasi akan mendorong pemeriksaan identitas pembeli secara ketat dan menolak penjualan kepada konsumen yang belum memenuhi batas usia. Ia juga meminta pelaku usaha melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan melalui saluran resmi kepada pihak berwenang.
“Produk rokok elektrik tidak boleh diakses oleh orang di bawah 21 tahun. Kami ingin pemeriksaan usia menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan pengecualian,” katanya.
Ritel Tertekan Stigma, Produsen Perkuat Penelusuran Produk
Sementara itu, Ketua Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) Fachmi Kurnia Firmansyah Siregar menilai pelarangan menyeluruh justru berpotensi mendorong peredaran produk ilegal dan memperbesar risiko kesehatan bagi konsumen. Ia juga mengungkapkan, sejumlah pelaku usaha kini menghadapi tekanan akibat stigma bahwa seluruh produk vape berkaitan dengan narkotika.
“Jadikan kami rekan pemerintah, rekanan pengawasan untuk bersama-sama menjaga (dari) narkoba ini,” kata Firman.
Menurut Firman, sejumlah anggota ARVINDO sudah mengalami dampak langsung akibat stigma tersebut. Beberapa pelaku usaha bahkan diminta mengosongkan tempat usaha dan menghadapi ketidakpastian perpanjangan masa sewa.
“Jika kami dihukum karena kesalahan yang bukan kami lakukan, bagaimana rasanya bagi kami? Yang melakukan pelanggaran adalah pihak tertentu, tetapi yang terkena dampaknya langsung adalah kami,” ujarnya.
Di sisi hulu, Ketua Umum Perkumpulan Produsen Eliquid Indonesia (PPEI) Daniel Boy menegaskan pihaknya menolak segala bentuk penyalahgunaan produk maupun perangkat rokok elektrik untuk narkotika. Ia memastikan asosiasinya terus mendorong penguatan sistem penelusuran produk (traceability) guna memantau produk dan jalur distribusinya.
“Kami memastikan tidak ada anggota PPEI yang menjual produk yang mengandung narkoba,” ujar Daniel.
Daniel meminta pemerintah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan tanpa menggeneralisasi seluruh industri. Ia juga mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan nasib tenaga kerja dalam menyusun kebijakan.
“Kami berharap kebijakan yang diterapkan tetap proporsional dan berbasis data mengingat ribuan pekerja dan banyak pihak menggantungkan penghidupan pada ekosistem industri ini,” katanya.
Ancaman Pengangguran dan Risiko Pasar Gelap
Dari sisi ketenagakerjaan, Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) Enggar Dwi Pambudi mengingatkan, pembatasan yang berlebihan dapat menghilangkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan tekanan ekonomi keluarga pekerja. Ia meminta pemerintah melibatkan perwakilan pekerja dan pelaku industri dalam pembahasan kebijakan.
“Jangan sampai kebijakan yang bertujuan menyelesaikan suatu persoalan justru menciptakan persoalan baru berupa pengangguran,” ujar Enggar.
Enggar menjelaskan, industri rokok elektrik menyerap tenaga kerja di berbagai mata rantai, mulai dari produksi, pengemasan, distribusi, pergudangan, pemasaran, hingga ritel. Ia menilai pekerja legal tidak seharusnya menanggung konsekuensi dari tindakan pihak-pihak yang melanggar hukum.
“Jangan sampai para pekerja yang selama ini mencari nafkah secara legal justru menjadi korban dari kebijakan yang tidak mempertimbangkan kehidupan mereka,” katanya.
Adapun Bendahara Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO) Adzie Taufik Noer Setiawan meminta pemerintah membedakan antara produk rokok elektrik legal dan perangkat yang disalahgunakan untuk konsumsi narkotika. Ia juga mendorong pemerintah menggunakan bukti ilmiah serta kajian dampak sosial-ekonomi dalam merumuskan aturan.
“Penindakan terhadap penyalahgunaan rokok elektrik untuk narkoba harus menyasar pelakunya, bukan menghukum seluruh industrinya,” ujar Adzie.
Hati-Hati Pasar Gelap
Adzie menilai, pelarangan atau pembatasan tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang efektif berpotensi mengalihkan permintaan konsumen ke pasar gelap yang sulit dikendalikan kualitas maupun sumber produknya.
“Kebijakan publik harus mempertimbangkan efektivitas dan dampak ekonomi. Jangan sampai pengekangan terhadap produk legal justru membuka ruang lebih besar terhadap produk ilegal,” katanya.
Ia menambahkan, asosiasinya mendukung penuh pembatasan usia pembelian dan pemeriksaan identitas konsumen. Menurutnya, pelindungan anak harus diwujudkan melalui pengawasan penjualan dan penindakan tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan.
Sebagai tindak lanjut, kelima asosiasi menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah dalam memperkuat pengawasan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta memastikan pembatasan akses produk vape bagi anak di bawah usia 21 tahun melalui pakta integritas yang berlaku efektif sejak 16 November 2026.