BI Wanti-Wanti Penipuan Digital Bikin Masyarakat Kapok Pakai QRIS

Bank Indonesia mengingatkan penipuan digital berisiko membuat masyarakat meninggalkan pembayaran non-tunai dan kembali memakai uang tunai.

oleh Immanuel ChristianDiterbitkan 16 November 2026, 12:30 WIB
Ilustrasi Penggunaan QRIS untuk melakukan transaksi di Kutai Kartanegara./Istimewa.

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengingatkan, maraknya penipuan digital dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem pembayaran nontunai dan kembali menggunakan uang tunai. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi industri keuangan karena promosi seperti cashback dan hadiah tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan konsumen yang sudah telanjur hilang.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, pengalaman buruk akibat penipuan dapat menghapus minat masyarakat menggunakan layanan pembayaran digital, meskipun penyelenggara menawarkan berbagai keuntungan transaksi.

“Begitu kepercayaan hilang, mereka mengatakan tidak mau menggunakan digital lagi dan kembali ke cash. Cashback maupun hadiah-hadiah tidak mampu mengimbangi kepercayaan yang sudah tergerus,” ujar Filianingsih dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Filianingsih, risiko kejahatan digital kini semakin kompleks karena pelaku memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), untuk melancarkan modus yang kian sulit dikenali. Aksi penipuan tersebut juga semakin terorganisasi dan melintasi batas negara.

Padahal, ekosistem pembayaran digital terus meluas. Hingga triwulan III 2026, jumlah pengguna QRIS tercatat telah melampaui 70 juta orang dengan 49 juta merchant. Pesatnya pertumbuhan transaksi tersebut menjadikan pelindungan konsumen sebagai faktor krusial untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pembayaran digital.

 

Indeks Keberdayaan Konsumen Masih Kritis

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta. (Dok. BI)

Di sisi lain, BI mencatat Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) 2026 mencapai 77,03 persen, meningkat 12,36 poin dibandingkan posisi 2023 sebesar 64,67 persen. Meski naik, angka tersebut masih berada dalam kategori kritis, yang menandakan konsumen belum sepenuhnya mampu mengenali risiko maupun memperjuangkan haknya.

Filianingsih juga mengungkapkan hasil studi terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia yang menunjukkan bahwa persepsi risiko dapat menurunkan minat menggunakan pembayaran digital. Temuan ini semakin menegaskan pentingnya jaminan keamanan transaksi untuk mempertahankan kepercayaan publik.

“Pengalaman buruk dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital. Karena itu, perluasan akses harus diiringi pelindungan yang efektif agar inklusi digital tidak meningkatkan kerentanan konsumen,” katanya.

 

Jurus Penguatan Keamanan Transaksi BI

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, BI mengarahkan Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 pada tiga pilar utama, yakni pemberdayaan konsumen, penguatan pelindungan, serta aksi kolaboratif.

Selain itu, bank sentral berencana meluncurkan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran (IDSP), skema berbagi data Payment ID, pertukaran data fraud, serta Data Exchange Platform pada akhir 2026 atau awal Januari 2027. Infrastruktur ini diharapkan mampu memperkuat deteksi dini risiko sekaligus membantu industri membangun sistem pembayaran yang lebih aman.

Filianingsih menegaskan, seluruh penyelenggara jasa pembayaran wajib menjadikan pelindungan konsumen sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi bisnis dan manajemen risiko. Di saat bersamaan, BI mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian melalui kampanye Kalau Ragu, Stop Dulu guna mencegah penipuan digital.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya