Liputan6.com, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti kasus dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Daru Hasbi, Jakarta Selatan. KPAI meminta polisi mendalami kemungkinan adanya korban lain serta memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan ramah anak.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menegaskan, perlindungan terhadap anak-anak yang diduga menjadi korban harus menjadi prioritas.
Advertisement
“KPAI mendorong aparat penegak hukum menangani perkara secara profesional dan ramah anak, mendalami kemungkinan korban lain, menjaga kerahasiaan identitas, serta menjamin keberlanjutan pendidikan dan pemulihan seluruh anak yang terdampak,” kata Jasra kepada Liputan6.com, Minggu (15/11/2026).
Menurut dia, kasus ini tidak boleh hanya dipandang sebagai kejahatan individual, tetapi juga harus menjadi perhatian terhadap sistem pengasuhan, pengawasan, dan perlindungan anak di lingkungan pesantren.
“Kita tidak boleh membebankan keberanian kepada anak untuk menghadapi sendiri orang yang memiliki kuasa atas kehidupannya. Kejahatan seksual sering berlangsung dalam ruang tersembunyi,” katanya.
Jasra menjelaskan, kehidupan asrama pesantren yang berlangsung selama 24 jam cenderung menghadirkan relasi kuasa dan ketergantungan yang kuat antara santri dengan pengasuh.
Dia bilang, kondisi tersebut dapat membuat anak takut menolak, melawan, atau melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya, terlebih jika terduga pelaku merupakan figur yang dihormati dan memiliki kewenangan atas kehidupan mereka.
“Karena itu, jangan hanya bertanya mengapa anak terlambat melapor, tetapi tanyakan juga mengapa sistem pengasuhan dan pengawasan tidak mampu mendeteksi serta mencegahnya sejak awal,” ujar Jasra.
Perlindungan Anak
Selain mendorong pendalaman perkara, KPAI menegaskan perlindungan terhadap anak yang diduga menjadi korban tidak boleh menunggu proses pembuktian pidana selesai. Menurut dia, pesantren juga perlu membuka diri terhadap evaluasi dan pembenahan sistem perlindungan anak.
Dalam hal ini, KPAI menyoroti penerapan model Child Safeguarding atau Himayatu Tholabah sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Teknis Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri melalui Model Safeguarding, Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026.
KPAI, kata dia juga mendorong penerapan sistem perlindungan melalui pemetaan dan penilaian risiko, kode etik pengasuh, rekrutmen yang aman, pelatihan berkala, pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, serta pengawasan berlapis.
“Ukuran keberhasilan sebuah bangsa bukan hanya seberapa cepat negara menghukum pelaku, tetapi seberapa kuat negara mencegah anak menjadi korban,” tandas Jasra.