Liputan6.com, Jakarta - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat karya mendapat prioritas dalam percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Hingga 31 Oktober 2026, pemerintah telah mencairkan restitusi pajak sebesar Rp 208,68 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, percepatan pencairan restitusi dilakukan sesuai arahan pemerintah untuk membantu menjaga likuiditas dunia usaha.
Advertisement
Upaya tersebut tercermin dari meningkatnya rata-rata pencairan restitusi bagi UMKM dan industri padat karya dalam dua bulan terakhir. Nilai restitusi yang telah dicairkan hingga akhir Oktober 2026 tersebut meningkat 5,02% dibandingkan realisasi pada September 2026 yang mencapai Rp 198,71 triliun.
"Untuk figur restitusi yang sudah dicairkan total sampai 31 Oktober 2026 (adalah) Rp 208,68 triliun. Memang benar sesuai arahan, kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN Edisi November 2026, di Kemenkeu, Jakarta, ditulis Sabtu (14/11/2026).
Bimo memaparkan, restitusi pajak yang telah disalurkan kepada UMKM mencapai Rp 7,14 triliun hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut berasal dari permohonan 125.375 wajib pajak UMKM. Percepatan pencairan terlihat pada periode September-Oktober 2026. Rata-rata restitusi yang dibayarkan kepada UMKM mencapai Rp 604,91 miliar per bulan, naik 86,5% dibandingkan rata-rata pada Mei-Agustus 2026 sebesar Rp 324,33 miliar per bulan.
"Selama September-Oktober 2026 peningkatan pencairan 86,5%, sejumlah Rp 604,91 miliar per bulan. Dibandingkan rata-rata dari Mei-Agustus 2026 sebelumnya sebesar Rp 324,33 miliar per bulan. Jadi hampir dobel," ujarnya.
Restitusi Industri Padat Karya Tersisa Rp 418 Miliar
Sementara itu, restitusi pajak yang telah dicairkan kepada industri padat karya tercatat sebesar Rp 4,9 triliun. Dana tersebut disalurkan berdasarkan permohonan dari 2.767 wajib pajak, dengan realisasi mencapai 92,1% dari total permohonan restitusi sektor tersebut.
Rata-rata pencairan restitusi industri padat karya pada September-Oktober 2026 mencapai Rp 363,27 miliar per bulan. Angka ini meningkat 55,8% dibandingkan rata-rata pencairan pada Mei-Agustus 2026 yang sebesar Rp 233,21 miliar per bulan.
Bimo menyebut masih ada permohonan restitusi dari industri padat karya senilai Rp 418 miliar yang ditargetkan dapat dicairkan pada November-Desember 2026. Meski demikian, Direktorat Jenderal Pajak tetap menerapkan pengawasan dalam proses pencairan restitusi. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan manajemen risiko untuk memastikan akuntabilitas dan integritas sistem perpajakan.
"Semua restitusi dilakukan audit sesuai dengan manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dari sistem perpajakan kami," pungkasnya.