Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan akan mempertimbangkan penggunaan kekuatan militer terhadap Kuba. Ia mengungkapkan keinginannya untuk menyelesaikan persoalan dengan negara tersebut sebelum masa jabatannya berakhir pada Januari 2029.
Pernyataan itu disampaikan Trump dalam wawancara melalui telepon dengan pembawa acara radio konservatif Hugh Hewitt dari Salem News Channel pada Kamis (12/11/2026).
Advertisement
Dalam wawancara tersebut, Hewitt bertanya apakah Trump mempertimbangkan intervensi militer untuk "membebaskan Kuba".
Trump mengatakan dirinya "tentu akan mempertimbangkan" langkah tersebut.
"Saya ingin menyelesaikan urusan Kuba sebelum meninggalkan jabatan," kata Trump seperti dilaporkan Al Jazeera.
Ia menambahkan bahwa pemerintahannya terus memantau situasi di negara tersebut dengan sangat saksama.
Trump menggambarkan Kuba sebagai negara yang pada dasarnya telah gagal.
"Pada dasarnya, itu tempat yang gagal ... negara, atau apa pun Anda ingin menyebutnya," ujar Trump.
Menurut laporan Politico, ini merupakan kali pertama Trump menetapkan batas waktu terkait kemungkinan operasi AS terhadap Kuba.
Trump turut menyinggung Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang kedua orang tuanya berasal dari Kuba. Menurut Trump, Rubio sangat ingin langkah tersebut diwujudkan.
"Saya ingin bisa melakukannya demi rakyat, demi orang-orang Kuba yang diperlakukan sangat buruk dan kemudian datang ke Amerika," tutur Trump.
Ia mengklaim meraih kemenangan dengan selisih suara yang besar di kalangan pemilih keturunan Kuba di Negara Bagian Florida.
Tekanan AS terhadap Kuba
Trump telah berulang kali mengancam akan menggulingkan pemerintahan Kuba.
Pada Senin (9/11), ia mengatakan Kuba "akan segera jatuh" dan AS akan memberikan bantuan kepada negara tersebut "atas dasar kemanusiaan".
Sebelumnya, pada Maret, Trump menyatakan dirinya yakin akan mendapat "kehormatan untuk mengambil alih Kuba". Pernyataan itu disampaikan ketika jaringan listrik di negara kepulauan tersebut mengalami kelumpuhan.
Tekanan AS terhadap Kuba dilakukan pula melalui pembatasan pasokan energi dan sanksi ekonomi.
Pada Januari, Trump mulai memberlakukan kebijakan yang secara de facto memblokir pasokan minyak ke Kuba. Langkah itu diambil setelah AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan menghentikan pengiriman minyak dari Venezuela ke Kuba.
Trump kemudian menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan Kuba sebagai "ancaman yang tidak biasa dan luar biasa" bagi AS. Ia mengancam akan mengenakan tarif terhadap negara mana pun yang memasok bahan bakar ke Kuba.
Kebijakan pemblokiran pasokan minyak tersebut telah menyebabkan pemadaman listrik berulang kali di seluruh Kuba, kelangkaan bahan bakar dan pangan, serta krisis kemanusiaan.
Para pejabat Kuba mengecam kebijakan itu sebagai bentuk "hukuman kolektif" terhadap masyarakat negara tersebut.
Washington juga memperluas sanksi terhadap Kuba. Sasaran sanksi tersebut mencakup perusahaan minyak milik negara, Presiden Miguel Diaz-Canel, serta sejumlah kerabat mantan Presiden Raul Castro.
Pada November, AS kembali mengumumkan sanksi terhadap 10 individu dan entitas yang memiliki hubungan dengan pemerintah, militer, serta industri minyak Kuba.
AS dilaporkan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Castro.
Di tengah meningkatnya tekanan tersebut, pejabat AS dan Kuba telah mengadakan pembicaraan mengenai blokade pasokan minyak. Namun, Menteri Luar Negeri Kuba mengatakan pada Juni bahwa perundingan itu "belum menghasilkan kemajuan".
Sementara itu, pada Maret, Panglima Komando Selatan AS menyampaikan kepada para senator bahwa pasukan AS tidak sedang menjalani latihan untuk melakukan invasi ke Kuba.
Di sisi lain, para pejabat Kuba menegaskan bahwa negara mereka siap menghadapi serangan apa pun.