Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap rencana pembentukan lembaga khusus pengelola dana cadangan pesangon (DCP). Nantinya, seluruh perusahaan wajib menyetorkan dana pesangon pekerjanya ke lembaga baru bentukan pemerintah tersebut.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pemerintah akan membentuk lembaga khusus tersebut dalam waktu dekat. Pembentukan ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Advertisement
"Uangnya harus jelas dan disetorkan ke lembaga pemerintah. Nanti ditunjuk dalam waktu yang tidak lama lagi lembaga pemerintah yang akan mengelola dana cadangan pesangon ini," kata Indah dalam Sosialisasi UU 27/2026, Jumat (13/11/2026).
Menurut Indah, mandat UU 27/2026 mewajibkan DCP dikelola secara terpusat oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah. Artinya, Dana Pensiun (Dapen) milik perusahaan maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) tidak diperbolehkan lagi mengelola dana cadangan pesangon.
"Di setiap perusahaan kan biasanya ada Dapen lalu ada DPLK, maka jawabannya tidak. Tidak akan dikelola (oleh Dapen/DPLK) karena undang-undang bilang yang mengelola adalah lembaga pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah. Jadi, ini lembaga pemerintah," jelas dia.
Indah mengaku banyak menerima masukan dari kalangan pengusaha agar Dapen tetap diizinkan mengelola DCP. Namun, aturan dalam undang-undang sudah bersifat final.
"Saya katakan bahwa undang-undang ini tidak membolehkan. Undang-undang ini pesannya adalah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, semua mengumpul di satu lembaga pemerintah ini," tegasnya.
Masa Transisi Satu Tahun
Indah meminta perusahaan segera bersiap menghadapi masa transisi menuju kewajiban penyetoran DCP tersebut. Pemerintah memberikan tenggat waktu selama satu tahun sejak UU 27/2026 diundangkan. Artinya, mulai Oktober 2027 mendatang, perusahaan wajib menyetor DCP ke lembaga bentukan pemerintah.
"Jadi bagi para pengurus pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang, karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada (lembaga pengelola) dana cadangan pesangon," jelasnya.
Kendati demikian, Indah mengakui aturan teknis turunan dari UU 27/2026 saat ini masih belum terbit. Pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen) sebagai petunjuk pelaksanaan.
"Tapi sambil menunggu PP ini jadi, saran saya Bapak Ibu di setiap perusahaan mulai berbenah dengan cara mendata lebih jelas jumlah pekerja, jumlah keuangan, kemudian nanti kalau in case of harus ditransfer semua, semuanya menjadi jelas dan transparan," beber Indah.
Pengusaha Wajib Siapkan DCP
Sebagai informasi, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur kewajiban baru bagi pengusaha dalam menjamin hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja ketika hubungan kerja berakhir.
Berdasarkan Pasal 253 beleid tersebut, dana cadangan pesangon disiapkan untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja yang mengalami PHK—terutama bagi pekerja yang belum diikutsertakan dalam program pensiun dan terkena PHK bukan karena memasuki usia pensiun.
Menariknya, Pasal 253 ayat (3) menegaskan bahwa pengelolaan dana tersebut tidak dipegang masing-masing perusahaan, melainkan dikelola oleh lembaga pemerintah. Ketentuan ini bertujuan memastikan perusahaan benar-benar memiliki kesiapan dana saat terjadi PHK.
Pengecualian untuk Usaha Mikro dan Kecil
Meski bersifat wajib, aturan ini tidak berlaku bagi seluruh pelaku usaha. Pasal 253 ayat (4) memberikan pengecualian bagi pengusaha pada skala usaha mikro dan kecil dari kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon.
Sementara bagi perusahaan menengah dan besar yang melanggar kewajiban tersebut, Pasal 253 ayat (6) menyiapkan sanksi administratif secara bertahap—mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.
Adapun mekanisme lebih lanjut mengenai skema penyediaan, pengelolaan dana, serta tata cara pengenaan sanksi akan diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah.