Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memaparkan perkembangan penanganan ratusan permohonan perlindungan terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Desakan ini menyusul masuknya 271 permohonan perlindungan korban TPPO sepanjang Januari hingga 11 November 2026.
Andreas meminta LPSK menjelaskan karakteristik kasus, kebutuhan korban, daerah asal, hingga kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan.
Advertisement
Menurut catatan LPSK, lembaga tersebut menerima total 15.836 permohonan perlindungan selama periode Januari hingga 11 November 2026. Dari jumlah itu, 271 permohonan berkaitan dengan korban TPPO.
Andreas menilai, perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan yang menimbulkan penderitaan serius. Dampaknya tidak hanya menyangkut kesehatan fisik korban, tetapi juga kondisi psikologis hingga keselamatan jiwa.
Korban TPPO berisiko mengalami disabilitas, terinfeksi HIV/AIDS dan penyakit menular seksual, mengalami trauma psikologis berat, bahkan menghadapi ancaman kematian.
“Dampak tersebut berpotensi mengakibatkan penyakit sosial yang dapat memengaruhi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, TPPO juga berdampak pada reputasi negara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi warganya. Semakin banyak peristiwa dan korban TPPO, maka negara dianggap gagal melindungi hak asasi warganya,” kata Andreas, Jumat (13/11/2026).
Ia menyebut perempuan, anak-anak, dan pekerja migran sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban. Kerentanan serupa juga dialami anak buah kapal serta pekerja di sektor kelautan, perikanan, dan maritim.
“Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bersama, terutama mengingat mayoritas korban perdagangan orang di Indonesia adalah pekerja migran perempuan yang mayoritas bekerja pada sektor rentan, yakni sektor domestik,” ujarnya.
Beragam Modus TPPO
Andreas juga menyoroti semakin beragamnya modus perdagangan orang dalam beberapa tahun terakhir. Pelaku kini memanfaatkan teknologi informasi untuk merekrut dan menjerat korban, mulai dari perekrutan pekerja migran secara daring hingga penempatan pekerja perorangan dan prostitusi.
Modus tersebut terlihat dalam sejumlah kasus, di antaranya pengiriman pekerja migran nonprosedural ke Malaysia serta penipuan berkedok perekrutan tentara bayaran Rusia yang dilaporkan menimbulkan korban jiwa.
Praktik perdagangan orang pun semakin sulit dibatasi secara geografis karena dapat menyasar masyarakat di wilayah perdesaan maupun perkotaan, bahkan melibatkan jaringan lintas negara.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Andreas meminta LPSK memperkuat koordinasi dengan Gugus Tugas TPPO di tingkat pusat dan daerah. Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan agar korban mendapatkan layanan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Berdasarkan 271 pengaduan ini, LPSK perlu memperkuat koordinasi dengan Gugus Tugas TPPO dari tingkat pusat hingga daerah dalam hal pelayanan medis, hukum, rehabilitasi psikis, pemulihan sosial dan perlindungan bagi korban dan keluarga,” ujar Andreas.
Ia juga mendorong penanganan korban dilakukan secara terpadu, mencakup pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, pemulihan sosial, hingga perlindungan keamanan bagi korban dan keluarganya.