Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan Shopee, Lazada, dan Tokopedia tidak termasuk platform yang menjadi sasaran pemungutan melalui Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPPTDLN) mulai 9 November 2026. Kebijakan ini khusus menyasar platform luar negeri penyedia barang dan jasa digital, bukan marketplace dalam negeri.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa SPPTDLN menargetkan ribuan platform digital asing di luar 261 perusahaan yang sebelumnya telah mendaftarkan diri secara sukarela sebagai pemungut pajak.
Advertisement
“Saya luruskan, itu tidak termasuk platform dalam negeri. Jadi platform luar negeri penyedia barang digital dan jasa digital,” ujar Bimo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Bimo merinci, platform yang menjadi sasaran antara lain perusahaan perangkat lunak, aplikasi, gim daring, hingga layanan hiburan digital seperti Netflix, Spotify, Snapchat, Google, dan YouTube.
Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan data transaksi melalui kanal pembayaran untuk mengadministrasikan pemungutan pajak atas pembelian produk digital asing oleh konsumen Indonesia.
Memperluas Cakupan Sistem
Meski sudah mulai bergulir, implementasi SPPTDLN masih membutuhkan penyesuaian infrastruktur dan integrasi sistem. Bimo mengungkapkan, saat ini baru lima perbankan dan satu perusahaan teknologi finansial (fintech) yang terhubung ke dalam sistem tersebut.
“Ada penyesuaian-penyesuaian yang harus disesuaikan antara sistem pemberian data, kemudian SPPTDLN, dan juga Coretax. Ini tampaknya ada sedikit perbaikan yang memang harus kami lebih akselerasi,” kata Bimo.
Ke depan, DJP bersama PT Jalin Pembayaran Nusantara selaku pengelola SPPTDLN akan terus memperluas cakupan sistem tersebut. DJP juga berjanji akan menyampaikan perkembangan implementasi secara berkala melalui keterangan resmi bersama Jalin.
Dengan penegasan ini, pemberlakuan SPPTDLN dipastikan tidak serta-merta menjadikan Shopee, Lazada, maupun Tokopedia sebagai pemungut pajak lewat skema baru tersebut. Fokus utama kebijakan ini tetap menyasar transaksi barang dan jasa digital dari penyedia luar negeri yang dikonsumsi masyarakat Tanah Air.