Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 379,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka tersebut setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Defisit APBN 1,47 persen dari PDB dan ini on track menuju defisit sebesar 2,85 persen dari PDB,” kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Edisi November 2026, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Advertisement
Suahasil pun menyinggung penggunaan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) “Tekor” untuk menggambarkan kondisi anggaran pemerintah ketika belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan.
Menurut Suahasil, istilah tekor memang menggambarkan kondisi ketika pendapatan lebih rendah daripada belanja. Namun, kondisi tersebut tidak berarti pemerintah mengalami kerugian seperti yang terjadi dalam konteks bisnis.
Ia menegaskan, APBN sejak awal memang dirancang dengan skema defisit. Oleh karena itu, penggunaan istilah tekor perlu dipahami dalam konteks pengelolaan anggaran negara, bukan sebagai gambaran untung atau rugi.
"Saya ingin menyampaikan teman-teman media kadang-kadang ada yang suka pakai kata “APBN Tekor”, tekor artinya pendapatannya lebih rendah dari belanja, tapi memang inilah APBN kita didesain dari sejak awal karena itu kalau menggunakan kata tekor bukan berarti tekor itu rugi. APBN itu enggak ada urusan dengan untung dan rugi, APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, seluruh rakyat. APBN memang di desain defisit bukan didesain tekor dalam arti rugi,” tegasnya.
Meski mencatat defisit, kondisi fiskal Indonesia masih terjaga. Hal ini tercermin dari keseimbangan primer APBN yang masih mencatatkan surplus sebesar Rp 114,8 triliun hingga akhir Oktober 2026.
Pendapatan dan Belanja Negara
Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN 2026. Pendapatan tersebut tumbuh 23,9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
"Untuk APBN kita sampai akhir bulan Oktober pendapatan negara telah terkumpul Rp 2.618 triliun ini 83 persen dari target dan tumbuh 23,9 persen dari tahun lalu,” ujar Menkeu.
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp 2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu anggaran. Angka belanja tersebut meningkat 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Belanja negara Rp 2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu, dan belanja negaranya tumbuh 15,6 persen dibandingkan tahun lalu. Ini adalah hasil yang baik kalau dilihat baik pendapatan dan belanja negara on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN,” ujarnya.
Dengan demikian, realisasi belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan negara menyebabkan APBN mencatatkan defisit hingga Oktober 2026.
Suahasil menjelaskan, belanja negara biasanya mengalami percepatan pada bulan November dan Desember 2026. Kementerian dan lembaga biasanya menyelesaikan seluruh kontrak pada Desember 2026, sehingga ketika pekerjaannya berlangsung tetapi pembayarannya dilakukan pada bulan Desember 2026.
Di tengah defisit anggaran, keseimbangan primer APBN masih mencatatkan surplus Rp 114,8 triliun. Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.