Liputan6.com, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengungkap identitas sosok berinisial TK yang disebut Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Johnny menjelaskan, TK merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol). Saat ini, yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.
Advertisement
Sebelumnya, Kapolri mengungkap dugaan keterlibatan Brigjen TK dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan TK melakukan pengawasan atau surveillance.
"Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," ungkap Suyudi saat rapat kerja.
Menanggapi hal tersebut, Johnny mengatakan keterangan TK juga didalami dalam proses penyidikan pidana yang melibatkan empat tersangka.
"Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini," ujar Johnny kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Johnny menegaskan, pemeriksaan internal dan penyidikan pidana masih berlangsung untuk mengungkap fakta serta peran setiap pihak dalam perkara tersebut.
"Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)," tutup Johnny.
Dugaan Jalur Khusus Operasi Penyadapan
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto turut mengungkap dugaan penggunaan jalur internal yang disebut jalur atensi untuk menjalankan penyadapan tanpa prosedur resmi.
Kapolri Suyudi sebelumnya menjelaskan, perintah penyadapan diduga disampaikan secara lisan maupun melalui WhatsApp. Nomor telepon yang menjadi sasaran kemudian dimasukkan ke sistem LIMS tanpa verifikasi keterkaitannya dengan perkara pidana.
"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," ungkap Suyudi.
Selain dugaan penyadapan dan perintah pengawasan, AS juga diduga memerintahkan penghapusan rekaman suara serta catatan aktivitas penyadapan. AS disebut memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah tersebut.
"Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX," jelasnya.
Dugaan tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor hingga perkara itu dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Laporan kemudian ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan.
Dalam pengembangan penyidikan, AS ditetapkan sebagai tersangka pada 1 November 2026. Penyidik kemudian menahannya sehari setelah penetapan tersebut.
Selain AS, polisi menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Jenderal LSP, SU, dan EH. Bareskrim Polri juga telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli serta menyita sejumlah perangkat elektronik dan dokumen terkait penyadapan.