Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut gaya atau style pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres) mirip seperti Presiden Soeharto. Sebab, keduanya sama-sama menyampaikan berhenti dari posisinya saat memberikan pernyataan pengunduran diri.
Advertisement
"Karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Untuk itu, kata dia, MPR tak perlu menggelar sidang istimewa untuk menyetujui pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi wapres. Pasalnya, Gibran mengundurkan diri atas kemauannya sendiri sehingga tak diperlukan lagi persetujuan dari anggota MPR.
"Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," ujarnya.
Yusril menyebut MPR dapat segera menggelar sidang untuk menyatakan kekosongan posisi wapres. Dengan begitu, proses pemilihan wapres pengganti Gibran dapat berjalan cepat dan konstitusional.
"Dan MPR secara resmi memberitahukan kepada presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden disertai dengan persyaratan-persyaratannya untuk dipilih oleh MPR dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari. Selanjutnya ada mekanisme lebih detail diatur di dalam ketetapan-ketetapan MPR dan undang-undang MD3 eh yang mengatur tentang masalah ini," tutur Yusril.
Di sisi lain, dia menyampaikan perbedaan pengunduran diri Gibran dan Soeharto pada tahun 1998, karena posisi keduanya. Yusril menyebut saat wapres berhenti, maka mekanisme pergantiannya harus melalui pemilihan.
"Beda, kan kalau Pak Harto itu presiden. Karena presiden berhenti, otomatis digantikan oleh wakil presiden. Sekarang ini yang berhenti wakil presiden, kan enggak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan," jelas dia.
Kendati begitu, kata Yusril, pemilihan wapres pengganti hanya dilakukan oleh MPR, tanpa melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Tapi pemilihannya bukan langsung oleh rakyat dalam pemilu yang diselenggarakan KPU. Pemilihannya dilakukan oleh MPR dan sama sekali tidak melibatkan KPU," pungkas Yusril.