Liputan6.com, Jakarta - Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan pimpinan akan menggelar rapat untuk menindaklanjuti surat dari Gibran.
Advertisement
Setelah rapat pimpinan, MPR akan mengundang pimpinan fraksi partai-partai di MPR dan perwakilan DPD untuk membahas mekanisme pergantian Wapres setelah Gibran mundur.
"MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," kata Muzani dalam konferensi persnya, Kamis (12/11/2026).
Muzani menjelaskan, seluruh proses pergantian Wapres harus diselesaikan dalam waktu paling lama 60 hari sejak jabatan tersebut mengalami kekosongan. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Aturan tersebut juga mengatur bahwa Presiden harus menyetorkan dua nama calon Wapres pengganti paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR.
"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari," jelas Muzani.
Wapres Pengganti Dipilih MPR
Kedua kandidat selanjutnya akan mengikuti proses pemeriksaan administrasi oleh MPR sebelum ditetapkan sebagai calon yang dapat dipilih.
MPR akan membentuk tim verifikasi untuk mengecek kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan masing-masing kandidat.
Setelah proses verifikasi selesai dan kedua kandidat dinyatakan memenuhi persyaratan, MPR menetapkan nama-nama tersebut untuk mengikuti pemilihan dalam sidang paripurna.
Selanjutnya, anggota MPR memberikan suara untuk menentukan siapa yang akan mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 140 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 mengatur bahwa kandidat dengan perolehan suara terbanyak dinyatakan terpilih.