Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi membuka kembali layanan penerbitan sertifikat tanah di tiga provinsi—yakni Riau, Banten, dan Papua—setelah sempat dihentikan sementara (moratorium) selama 14 bulan.
Keputusan tersebut disepakati oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Advertisement
Langkah ini diambil agar pelayanan publik tidak terus-menerus terhambat, mengingat target Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau sawah abadi secara nasional sejatinya sudah terpenuhi.
"Kita minta daerah tetap melengkapi, tetapi secara nasional kita sudah putuskan pelayanan jalan terus. Pak Nusron, nanti orang teriak-teriak itu kalau dihentikan terus," ujar Zulkifli di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Awal Mula Masalah dan Protes Pengembang
Untuk diketahui, polemik ini bermula pada September 2025. Kala itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menghentikan sementara layanan penerbitan sertifikat tanah baru di Riau, Banten, Papua, serta 12 kabupaten di dalamnya.
Pembekuan dilakukan karena wilayah-wilayah tersebut belum memenuhi syarat minimal penetapan LP2B sebesar 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS).
Namun seiring berjalannya waktu, moratorium yang berlangsung lebih dari setahun itu justru memicu kemacetan layanan publik. Pengurusan sertifikat untuk pembangunan perumahan ikut tersendat, sehingga memicu protes dari berbagai pihak.
"Karena ini sudah setahun lebih moratoriumnya. Mulai September 2025 sampai November ini sudah 14 bulan Pak," ujar Nusron.
"Saya mandekkan pelayanan di situ, sehingga dampaknya kami didemo berkali-kali oleh Menteri PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman), serta asosiasi pengembang seperti REI, Apersi, hingga Himperra. Mereka sering datang ke kantor karena pengurusan belum bisa diproses," tambahnya.
Dasar Hukum Pencabutan Moratorium
Melihat desakan di lapangan, Nusron kemudian mengusulkan pembukaan moratorium kepada Menko Pangan dengan mengantongi sejumlah dasar hukum yang kuat.
Pertama, mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, perhitungan luasan LP2B didasarkan pada persentase lahan eksisting, bukan angka luas mutlak.
Kedua, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tidak mewajibkan patokan target per daerah, melainkan hanya menetapkan target LP2B secara nasional. Karena target nasional 87 persen sudah tercapai, layanan sertifikat dinilai sah untuk dilanjutkan.
"Yang penting target nasional terpenuhi. Selama target nasional terpenuhi, maka kami berasumsi pelayanan ini boleh dilanjutkan kembali," jelas Nusron.