Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi menaikkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp 325 triliun pada 2027. Angka ini meningkat signifikan dari target tahun ini yang tercatat sebesar Rp 295 triliun.
Tak hanya menaikkan plafon pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan insentif khusus berupa suku bunga KUR 0% pada 2027 bagi para debitur yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Advertisement
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa total target kredit program yang disiapkan pemerintah pada 2027 mencapai Rp 386,9 triliun. Alokasi raksasa tersebut akan mencakup pembiayaan KUR, kredit usaha pertanian, kredit industri padat karya, kredit perumahan, hingga kredit perempuan prasejahtera.
"Untuk tahun 2027 kita tetapka KUR-nya Rp 325 triliun," ujar Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Sebagai bentuk jaring pengaman ekonomi, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah memberikan kelonggaran skema pembiayaan bagi masyarakat terdampak bencana gempa di NTT.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan langkah restrukturisasi kredit hingga tiga tahun. Sementara itu, pemerintah memberikan fasilitas bunga KUR 0% pada 2027, yang dilanjutkan dengan bunga ringan sebesar 3% pada 2028.
Di luar alokasi KUR utama, pemerintah merinci pembagian kredit program lainnya:
- Kredit Usaha Pertanian: Rp 1,4 triliun
- Kredit Industri Padat Karya: Rp 600 miliar
- Kredit Perumahan: Rp 30 triliun
- Kredit Perempuan Prasejahtera: Rp 30 triliun
Realisasi KUR Perumahan Tembus Rp 30 Triliun
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa penyaluran KUR Perumahan telah menyerap pembiayaan sekitar Rp 30 triliun hingga 10 November 2026.
Fasilitas pembiayaan tersebut mengalir ke sektor pasokan perumahan (supply) sebesar Rp 10 triliun dan sektor permintaan (demand) sebesar Rp 19 triliun.
"Untuk renovasi rumah ini 95.000 rumah, untuk pembelian 11.000 rumah, dan pembangunan rumah 10.000. Jadi total 117.000 rumah," kata Maruarar.
Bank BRI mencatatkan diri sebagai bank penyalur terbesar untuk KUR Perumahan dengan total nilai penyerapan Rp 13 triliun. Secara wilayah, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan penyaluran tertinggi yakni Rp 6,7 triliun, disusul Jawa Timur sebesar Rp 4,8 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp 4,6 triliun.
Dukungan Likuiditas BI dan Akses Financial OJK
Dari sisi dukungan likuiditas perbankan, Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengonfirmasi bahwa BI telah menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial. BI mengembalikan dana perbankan sekitar Rp 84,3 triliun untuk memperkuat pembiayaan UMKM serta Rp 65 triliun khusus untuk dukungan sektor perumahan.
Sejalan dengan langkah tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan kesiapan OJK mendampingi restrukturisasi kredit bagi korban gempa di delapan kabupaten terdampak di NTT hingga tiga tahun ke depan.
OJK juga berkomitmen memperlancar penyaluran KUR secara nasional melalui optimalisasi data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) serta penguatan akses keuangan di daerah.