Kirim Surat Cinta, DJP Ingatkan Soal Hapus Bukti Potong PPh di SPT 2025

Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan PPh pada SPT 2025 untuk melakukan pencocokan kembali.

oleh Immanuel ChristianDiterbitkan 11 November 2026, 15:25 WIB
Petugas melayani wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jakarta. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen Pajak mengirimkan email kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025. DJP meminta wajib pajak memeriksa kembali data penghasilan dan bukti potong yang telah dilaporkan untuk memastikan kesesuaian isi SPT.

DJP mengimbau wajib pajak segera membetulkan SPT apabila menemukan penghasilan atau informasi perpajakan yang belum dilaporkan sehingga isi laporan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

"Email tersebut berisi imbauan kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan PPh pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 untuk melakukan penelitian, verifikasi, dan pencocokan kembali atas data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang telah dilaporkan,” tulis DJP dalam pengumuman resmi di situsnya, Rabu (11/11/2026).

DJP meminta wajib pajak memastikan seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan PPh, dan informasi perpajakan lainnya tercantum secara benar, lengkap, dan jelas dalam SPT Tahunan.

DJP juga mengingatkan bahwa pengisian SPT yang tidak benar, tidak lengkap, atau tidak jelas dapat menimbulkan sanksi sesuai ketentuan perpajakan.

“SPT yang diisi dengan tidak benar, tidak lengkap, dan/atau tidak jelas dapat menimbulkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” tulis DJP.

Selain itu, DJP meminta masyarakat mewaspadai email palsu yang mengatasnamakan otoritas pajak. Wajib pajak perlu memastikan alamat pengirim menggunakan domain resmi @pajak.go.id karena email dari domain lain bukan merupakan komunikasi resmi DJP.

 

Layanan Perpajakan Tidak Dipungut Biaya

Suasana di kantor pajak (Liputan6.com/Angga Yuniar)

DJP menegaskan seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya. DJP juga tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi, mengirimkan tautan di luar situs resmi, atau meminta password, kode OTP, maupun akses layar perangkat wajib pajak.

Wajib pajak yang membutuhkan konfirmasi dapat menghubungi account representative di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), penyuluh pajak, atau petugas helpdesk KPP dan KP2KP. Masyarakat juga dapat menggunakan live chat di pajak.go.id, Kring Pajak 1500200, akun X @kring_pajak, serta email informasi@pajak.go.id.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya