Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mengatakan, rencana Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa," kata dia kepada wartawan dikutip Rabu (11/11/2026).
Advertisement
Menurut pria yang duduk sebagai Anggota Komisi II DPR Ini menuturkan, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara atau birokrasi. Selain itu, kata Deddy, beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan.
"Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," ungkap Deddy.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, menanggapi keinginan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Yusril menilai Gibran tak memiliki jalur hukum lain untuk keabsahan ijazahnya, termasuk mengajukan peninjauan kembali (PK). Sebab, kata dia, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah bersifat final.
"Ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat 'final and binding', tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena, tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," jelas Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril mengatakan, saat ini sudah ada putusan di peradilan tertinggi yakni, MA dan MK terkait ijazah Gibran. Adapun MK menyatakan tak ada bukti meyakinkan Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri setingkat SMA.
Sementara itu, putusan MA membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran. Bahkan, MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat keterangan penyetaraan tersebut.
"Putusan (MA) itu bersifat 'ex tunc', membatalkan dan menyatakan batal dan tidak sah. Artinya batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada bulan Agustus tahun 2019 kalau saya tidak salah," ujarnya.
Yusril menyampaikan putusan MA kemungkinan besar akan berdampak gugatan yang bergulir di PTUN Jakarta. Hal ini karena objek yang disengketakan sama dengan objek yang diputus oleh MA.
"Jadi kan sengketa tata usaha negara, kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain, objeknya sama, SK-nya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Dikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu. Apalagi yang mau disengketakan?" tutur Yusril.
Gibran Buka Suara soal Pengunduran Diri
Diketahui, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan sejumlah saran Presiden Prabowo Subianto setelah dirinya menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Gibran mengatakan, salah satu saran Prabowo adalah agar dirinya tetap memperjuangkan pembuktian keabsahan ijazah sekolah melalui PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," ujar Gibran usai upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Selain melalui PTUN, Gibran menyebut Prabowo juga menyarankan agar dirinya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) terkait langkah pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
"Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran.
Bakom Luruskan Isu Prabowo Minta Gibran Fight di PTUN
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Syahganda Nainggolan membantah Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperjuangkan pembuktian keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra telah menyampaikan kepada Prabowo bahwa tidak ada celah hukum bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN.
Menurut Syahganda, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Gibran telah bersifat final.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda kepada wartawan dikutip Selasa (11/11/2026).
Atas dasar itu, Syahganda menilai Prabowo tidak mungkin menyarankan Gibran melakukan perlawanan hukum melalui PTUN. Sebab, pandangan hukum yang disampaikan Yusril merupakan masukan kepada Presiden.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko hukumnya presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," jelas dia.
"Iya, karena saran yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," sambung Syahganda.