Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan MPR RI resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid (HNW) dari jabatan Wakil Ketua MPR RI dalam rapat pimpinan, Selasa (10/11/2026).
Proses pengunduran diri politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu selanjutnya akan ditangani sesuai aturan yang berlaku di MPR.
Advertisement
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan penerimaan surat tersebut melalui akun Instagram pribadinya, @ahmadmuzani2.
“Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI,” tulis Muzani, Selasa (10/11/2026).
Muzani menegaskan, proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme kelembagaan dan ketentuan perundang-undangan di MPR.
“Langkah selanjutnya akan diproses sesuai dengan mekanisme kelembagaan dan aturan perundang-undangan yang berlaku di MPR RI,” lanjutnya.
Muzani juga menyampaikan penghargaan atas pengabdian Hidayat selama menduduki kursi pimpinan MPR.
“Secara khusus kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Pak Hidayat. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,” tulisnya.
Tugas Baru
Sebelumnya, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua MPR RI. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memutuskan Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman untuk menggantikan posisinya di pimpinan MPR.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengatakan, pengunduran diri Hidayat berkaitan dengan penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Penugasan tersebut diberikan untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional, terutama kerja sama dengan negara-negara Islam dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
"PKS memberikan penugasan kepada Bapak Hidayat Nur Wahid untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia. Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan," kata Kholid dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Kholid menjelaskan, PKS ingin memperluas hubungan dengan parlemen berbagai negara melalui penugasan Hidayat di BKSAP.
Kerja sama tersebut tidak hanya diarahkan kepada negara-negara Islam, tetapi juga negara lain yang memiliki komitmen terhadap perdamaian dan hak asasi manusia.
Perjuangan Kemerdekaan Palestina
Salah satu agenda yang menjadi perhatian PKS adalah memperkuat dukungan internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
"Kami berharap beliau dapat mempererat kerja sama parlemen di dunia Islam sekaligus membangun dukungan yang lebih luas lintas kawasan. Pembelaan terhadap Palestina merupakan tanggung jawab kemanusiaan yang perlu diperjuangkan bersama oleh masyarakat internasional," ujarnya.
Menurut Kholid, diplomasi parlemen harus menghasilkan langkah konkret, terutama dalam mendorong perlindungan warga sipil Palestina, membuka akses bantuan kemanusiaan, serta memperkuat penghormatan terhadap hukum internasional.
"Solidaritas untuk Palestina harus terus diterjemahkan menjadi langkah nyata. Melalui diplomasi parlemen, kita ingin menggalang dukungan agar parlemen berbagai negara mendorong pemerintahnya mengambil kebijakan yang memperkuat perlindungan rakyat Palestina dan perjuangan kemerdekaannya," katanya.
Terkait kekosongan jabatan yang ditinggalkan Hidayat, Kholid memastikan PKS telah menentukan penggantinya.
"Insyaallah, Ketua Majelis Syuro Doktor Mohamad Sohibul Iman yang akan menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan HNW di pimpinan MPR RI," tegasnya.
Kholid juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian Hidayat selama menjabat Wakil Ketua MPR RI.
PKS berharap penugasan barunya dapat memperkuat hubungan antarparlemen sekaligus memperjuangkan kepentingan Indonesia di dunia internasional.