Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani mengakui telah menerima laporan mengenai dukungan sejumlah anggota dewan untuk mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
“Kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan seusai memimpin rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Advertisement
Dia menegaskan, setiap langkah yang diambil DPR harus sesuai dengan ketentuan konstitusi. Karena itu, pimpinan dewan akan lebih dulu menelaah laporan dan prosedur pengajuan HMP sebelum menentukan sikap.
“Dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tegasnya.
Menurut Puan, pimpinan DPR juga telah menampung berbagai masukan dari anggota dewan selama masa reses.
Masukan tersebut disampaikan melalui fraksi maupun anggota DPR dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya.
“Hari ini alhamdulillah sidang paripurna pembukaan setelah reses baru kami buka. Jadi terkait tadi apa yang ditanyakan, setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi,” ujarnya.
Ditampung
Puan memastikan laporan yang masuk tidak akan langsung diputuskan tanpa melalui pembahasan di tingkat pimpinan DPR.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut,” katanya.
Ia kembali menekankan pembukaan masa sidang baru berlangsung sehingga pimpinan DPR masih membutuhkan waktu untuk menghimpun dan mempelajari seluruh masukan yang telah diterima.
“Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi,” tandasnya.