Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih menelaah permohonan perlindungan dari enam saksi dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyadapan ini diduga dilakukan empat jenderal polisi, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ketua LPSK Achmadi mengatakan, penelaahan itu dilakukan sejak 6 November 2026. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara tersebut.
Advertisement
Menurutnya, penelahaan dilakukan dengan berbagai pertimbangan seperti pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman, hingga situasi khusus.
"Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban," jelas Achmadi dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Selain itu, Achmadi menyebut LPSK juga membuka adanya saksi tambahan yang memohon perlindungan seiring perkembangan penanganan perkara. Menurutnya, pemberian perlindungan ini untuk pihak tersebut dengan pertimbangan tertentu.
"Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi.
Dia menegaskan bahwa LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, dan bentuk pelindungan yang dibutuhkan.
4 Jenderal Polisi Jadi Tersangka
Sebanyak empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Slamet Uliandi (SU), Irjen Ahrie Sonta (AS), dan Irjen Eko Hadi (EH).
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto mengatakan, praktik penyadapan tersebut berlangsung di lingkungan Polri.
"Di lingkungan Polri," jawab Suhermanto kepada wartawan di Gedung Divisi Humas Polri, Kamis (5/11/2026).
Suhermanto juga mengatakan bahwa penyidik telah memeriksa 13 orang saksi, termasuk ahli informasi dan transaksi elektronik serta ahli pidana. Selain itu, penyidik juga memeriksa sejumlah personel kepolisian.
"Untuk saksi, tentu saja ada beberapa saksi dari anggota Polri dan ahli," tuturnya.
Atas perbuatan ilegal tersebut, para tersangka kini dijerat dengan sejumlah pasal berlapis yang membawa ancaman hukuman berat, antara lain:
Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, terkait tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.
Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait tindakan sengaja tanpa hak mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain, dengan ancaman pidana 8 tahun penjara.
Pihak Bareskrim menegaskan akan terus mendalami motif di balik penyadapan tersebut dan mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat guna menjaga keamanan siber serta kerahasiaan komunikasi para pejabat dan lembaga negara.