Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi 137 sungai di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai prioritas utama penanganan pascabencana. Langkah ini dilakukan menyusul masih terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah terdampak.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, sedikitnya terjadi 41 kali banjir susulan di tiga provinsi tersebut sejak April hingga Oktober 2026.
Advertisement
Banjir kembali merendam sejumlah wilayah dan merusak infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki, termasuk jalan, jembatan, serta kawasan yang sudah dibersihkan dari lumpur.
"Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137, yang terdampak," kata Tito usai rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dari 137 sungai terdampak, sebanyak 31 berada di Aceh, 48 di Sumatra Utara, dan 58 di Sumatra Barat.
Selain sungai, pemerintah juga menangani normalisasi 38 muara di tiga provinsi tersebut. Dari jumlah itu, tujuh muara telah selesai dinormalisasi, 11 masih dalam pengerjaan, sedangkan 20 lainnya belum tertangani.
"Presiden tadi sudah menekankan khusus untuk normalisasi sungai ini prioritas. Karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi," jelas Tito.
Percepatan normalisasi akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pelaksana utama, dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya. Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan untuk mempercepat normalisasi sungai serta memperkuat tanggul di wilayah masing-masing.
Selain itu, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih dalam proses pemulihan. Prabowo juga menugaskan TNI dan Polri, khususnya unsur Zeni, untuk membantu membersihkan sedimentasi sungai dan membangun tanggul di sekitar aliran sungai.
Tito turut mempersilakan pemerintah daerah kembali menetapkan status tanggap darurat apabila bencana susulan menimbulkan dampak luas. Status tersebut memungkinkan proses penggunaan anggaran dan penanganan darurat dilakukan lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
"Sepanjang itu dampaknya luas, boleh terapkan tanggap darurat lagi. Saya sehari ini sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh daerah ini yang terdampak tadi di tiga provinsi. Kalau di kabupaten/kota itu banjir lagi atau kena bencana lagi, ulang, dan berdampak cukup luas, silakan terapkan, keluarkan surat tanggap darurat," tutur dia.