China dan Pakistan Bentuk Koridor Informasi, Kebebasan Pers Jadi Sorotan

Sebelumnya, Forum Media China-Pakistan pada 2021 juga telah menjanjikan pembentukan Koridor Media China-Pakistan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam sebuah laporannya menilai langkah tersebut sebagai upaya China memperkuat pengaruh terhadap media Pakistan melalui pembentukan pusat kendali informasi bersama.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan Pakistan dan China menghadapi tantangan berupa misinformasi, berita palsu, dan kebohongan. Sementara itu, Duta Besar China Jiang Zaidong mengatakan kerja sama tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan opini publik yang lebih menguntungkan serta menangkal propaganda terhadap kedua negara.

Namun, pembentukan CPIC berlangsung di tengah persoalan kebebasan pers di Pakistan.

Pada Januari 2025, pemerintah Pakistan mengamendemen Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Elektronik atau Prevention of Electronic Crimes Act (PECA). Melalui Pasal 26-A, penyebaran informasi yang secara sengaja diketahui atau diyakini palsu dan berpotensi menimbulkan ketakutan, kepanikan, atau keresahan publik dapat dikenai hukuman penjara hingga tiga tahun, denda sebesar 2 juta rupee Pakistan, atau keduanya.

Amandemen tersebut juga memberikan kewenangan luas kepada regulator yang berada di bawah kendali pemerintah untuk memblokir konten daring, termasuk materi yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pakistan.

Aturan itu kemudian menjadi sorotan karena dinilai digunakan untuk menekan kerja jurnalistik independen.

Reporters Without Borders (RSF) mencatat sedikitnya sembilan jurnalis telah menghadapi tuntutan berdasarkan PECA dalam sembilan bulan setelah aturan tersebut diamendemen.

Salah satu jurnalis yang terdampak adalah pendiri media Raftar, Farhan Mallick, yang ditangkap pada Maret 2025 atas dugaan pelanggaran PECA.

Selain itu, Badan Investigasi Kejahatan Siber Nasional Pakistan (NCCIA) juga mengirimkan pemberitahuan kepada jurnalis Dawn, Muhammad Akbar Notezai. Hal itu berkaitan dengan laporan investigasinya pada 2024 mengenai dugaan korupsi di Balochistan, provinsi yang menjadi lokasi Pelabuhan Gwadar, salah satu proyek strategis CPEC.

Hingga April 2026, pemerintah Pakistan melaporkan telah mencatat 187 kasus berdasarkan Pasal 26-A PECA.

Secara terpisah, organisasi Freedom Network mendokumentasikan 129 pelanggaran terhadap jurnalis selama periode April 2025 hingga Maret 2026. Dari jumlah tersebut, 58 di antaranya merupakan kasus hukum yang sebagian besar berkaitan dengan PECA.

Direktur Eksekutif Freedom Network, Iqbal Khattak, menilai aturan tersebut telah menciptakan iklim ketakutan di kalangan jurnalis. Kondisi itu mendorong sebagian pekerja media melakukan swasensor untuk menghindari risiko tuntutan hukum.

Dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2026 yang dirilis RSF, Pakistan menempati peringkat ke-153 dari 180 negara. RSF menilai pemerintah Pakistan berupaya mengendalikan, bahkan terkadang menekan, pemberitaan yang dipublikasikan jurnalis.

Upaya Federasi Serikat Jurnalis Pakistan untuk meminta Pengadilan Tinggi Islamabad menangguhkan amandemen PECA juga tidak membuahkan hasil. Pada Februari 2026, pengadilan menyatakan tidak dapat menangguhkan aturan tersebut melalui perintah pengadilan.

Kekhawatiran terhadap pengaruh pemerintah dalam pemberitaan mengenai CPEC sebenarnya telah muncul sebelum CPIC dibentuk.

Majalah Foreign Policy pada 2022 melaporkan bahwa kritik terhadap CPEC di Pakistan diperlakukan seperti kritik terhadap militer. Bahkan, sayap media militer disebut pernah memperingatkan jurnalis melalui WhatsApp ketika pemberitaan mereka dianggap melewati batas.

Laporan Brookings Institution pada 2020 berjudul At All Costs juga mengulas bagaimana pemerintah Pakistan dan China berupaya menjaga narasi mengenai proyek CPEC.

Dengan terbentuknya CPIC, kekhawatiran terhadap independensi media semakin menguat. Pasalnya, unit pemeriksa fakta yang dibentuk melalui kerja sama tersebut melibatkan media pemerintah China dan Pakistan untuk menentukan pemberitaan yang dianggap menyesatkan.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi pemberitaan mengenai berbagai persoalan sensitif, seperti utang CPEC, tunggakan pembayaran listrik, demonstrasi di Gwadar, hingga serangan terhadap pekerja asal China.

Pemberitaan mengenai isu-isu tersebut berpotensi dicap menyesatkan sebelum akhirnya menghadapi konsekuensi hukum berdasarkan Pasal 26-A PECA. Situasi ini dinilai dapat membuat jurnalis semakin enggan mengangkat persoalan yang berkaitan dengan proyek strategis kedua negara.

Sorotan terhadap kebebasan pers juga mengarah kepada China. Dalam indeks RSF 2026, negara tersebut berada di peringkat ke-178 dari 180 negara, hanya lebih baik dibandingkan Korea Utara dan Eritrea.

RSF menyebut China sebagai negara dengan jumlah jurnalis yang dipenjara terbanyak di dunia. Sebanyak 121 pekerja media dilaporkan berada di balik jeruji besi.

Salah satunya adalah jurnalis warga Zhang Zhan. Dia sebelumnya dipenjara karena melaporkan situasi di Wuhan selama pandemi Covid-19. Pada September 2025, Zhang kembali dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun.

Sementara itu, China Media Group, salah satu anggota CPIC, mengelola sejumlah media pemerintah, termasuk CGTN dan China Radio International yang menjadi saluran komunikasi utama China kepada masyarakat internasional.

Melalui CPIC, Xinhua, China Media Group, dan People's Daily akan turut berperan dalam menentukan informasi yang dianggap telah terverifikasi di Pakistan.

Pola peningkatan pengaruh media China di negara lain juga pernah disoroti Freedom House pada 2022. Dalam penelitiannya terhadap 30 negara, lembaga tersebut menemukan bahwa pejabat di 19 negara meningkatkan tekanan terhadap kebebasan berekspresi sejak 2019. Sementara itu, pejabat di 12 negara secara khusus mengambil langkah untuk membatasi pemberitaan yang tidak disukai Beijing.

Freedom House bahkan merekomendasikan ruang redaksi di negara-negara tersebut untuk mengakhiri kesepakatan pertukaran konten dengan media pemerintah China.

Namun, pembentukan CPIC justru memperkuat kerja sama semacam itu melalui mekanisme resmi antarpemerintah.

Persoalan utama dari inisiatif tersebut adalah independensi proses pemeriksaan fakta. Sebab, pemerintah yang menjadi objek pemberitaan sekaligus memiliki kewenangan untuk menentukan informasi mana yang dianggap menyesatkan.

Padahal, laporan mengenai utang, dugaan korupsi, maupun penyalahgunaan kekuasaan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai informasi palsu hanya karena berpotensi merusak citra pemerintah atau proyek tertentu.

Pemeriksaan fakta pada dasarnya merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas informasi. Namun, proses tersebut harus dilakukan secara independen dan berdasarkan bukti, bukan kepentingan politik atau citra pemerintah.

Ketika pihak yang menjadi objek pengawasan media turut menentukan benar atau salahnya suatu pemberitaan, muncul potensi konflik kepentingan.

Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat jurnalis menghadapi risiko kehilangan pekerjaan hingga tuntutan hukum ketika mengangkat isu sensitif. Akibatnya, sejumlah laporan investigasi berpotensi tidak pernah dipublikasikan dan masyarakat kehilangan akses terhadap informasi yang seharusnya diketahui publik.