Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberitahukan kepada Kongres mengenai rencananya mencoret Afrika Selatan dan Rwanda dari program perdagangan preferensial mulai 1 Januari 2027.
Melalui skema African Growth and Opportunity Act (AGOA), negara-negara di benua Afrika sebelumnya mendapatkan akses untuk mengekspor ribuan produk ke AS secara bebas bea masuk.
Advertisement
Perwakilan Perdagangan AS (USTR) Jamieson Greer menyatakan bahwa hasil evaluasi tahunan menemukan kedua negara tersebut melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kriteria kelayakan program AGOA.
Ia menambahkan, pemerintahan Trump telah menyampaikan keputusan dan evaluasi tersebut secara resmi kepada pemerintah Afrika Selatan maupun Rwanda.
Pemerintahan Trump menyoroti adanya hambatan terhadap perdagangan dan investasi AS, serta kekhawatiran atas isu keamanan nasional dan kepentingan kebijakan luar negeri di wilayah tersebut.
Secara khusus untuk Rwanda, Washington mencermati adanya isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pengekangan pluralisme politik, serta ketidaksesuaian kebijakan hukum dan hak-hak pekerja.
Langkah tegas ini diambil tak lama setelah Kementerian Pertahanan Rwanda dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan AS atas dugaan keterlibatan dalam konflik bersenjata di wilayah timur Republik Demokratik Kongo.
Departemen Keuangan AS mengklaim bahwa Kementerian Pertahanan Rwanda telah mengarahkan ribuan prajurit untuk bertempur bersama kelompok pemberontak M23, sekaligus menyuplai persenjataan, perlengkapan, logistik, dan pelatihan.
Tersandung Masalah Korupsi
Sementara itu, untuk Afrika Selatan, AS menyoroti maraknya kasus korupsi dan ketidakselarasan kebijakan negara tersebut dengan prinsip program.
"Pemerintahan Trump terus bekerja untuk memastikan para mitra kami di Afrika mengambil langkah-langkah yang sejalan dengan kriteria kelayakan program," ujar Greer dikutip dari BBC, Selasa (3/11/2026).
Pada periode sebelumnya, Trump sempat menuding Afrika Selatan terkait isu perlakuan terhadap warga kulit putih saat bertemu Presiden Cyril Ramaphosa di Gedung Putih, hingga meluncurkan jalur pengungsi khusus bagi kaum Afrikaner.
Duta Besar AS untuk Afrika Selatan, Leo Brent Bozell III, menyampaikan keprihatinannya atas keputusan penghentian status keanggotaan tersebut.
"Ini merupakan hasil yang sudah dapat diprediksi dan dihindari apabila pemerintah Afrika Selatan mau merespons kekhawatiran yang disuarakan oleh pihak AS," tulis Bozell melalui akun media sosial X miliknya.