Liputan6.com, Jakarta - Pendidikan kejuruan di Indonesia diharapkan menjadi pemasok utama tenaga kerja di berbagai bidang industri. Namun, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi salah satu penyumbang angka pengangguran terbesar di Indonesia.
Hal itu membuat Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji prihatin. Karena itu, ia mendorong pembenahan mendasar untuk aspek pendidikan vokasi sangat mendesak. Hal ini supaya industri menyerap lulusan SMK.
Advertisement
"Agak menjadi ironi SMK kita, pendidikan vokasional kita, yang sebenarnya diharapkan bisa siap masuk ke dunia kerja, tetapi fakta menunjukkan kontradiksi yang cukup membuat kita pusing semua," kata Sarmuji saat menghadiri Rapimnas Kadin Indonesia 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026.
"SMK kita termasuk salah satu yang menjadi sumber dari pengangguran yang ada di Indonesia,” ia menambahkan.
Jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), lulusan SMK masih menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia pada Mei 2026.
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026, TPT lulusan SMK tercatat sebesar 7,68 persen. Artinya, dari setiap 100 angkatan kerja lulusan SMK, sekitar delapan orang belum memperoleh pekerjaan. Meski masih menjadi yang tertinggi, angka tersebut membaik dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 7,74%.
Lalu tingkat pengangguran tertinggi berikutnya berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 6,17 persen, disusul lulusan Diploma IV, S1, S2, dan S3 sebesar 6,09 persen. Sementara itu, TPT lulusan Diploma I, II, dan III tercatat 4,75%, lulusan SMP 4,16%, serta lulusan SD ke bawah 2,31%.
Data itu menunjukkan, lulusan SMK masih menjadi kelompok pendidikan dengan peluang menganggur paling tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya, meskipun pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan vokasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Tantangan Link and Match
Sarmuji menceritakan pengalamannya saat turun langsung meninjau SMK binaan Kementerian Perindustrian. Di sekolah tersebut, para siswa sudah disiapkan secara matang untuk dunia kerja, bahkan sebagian dari mereka sudah dipesan oleh pihak industri sebelum lulus.
"Tetapi yang menjadi pertanyaan besar, itu SMK yang berada di bawah kementerian teknis seperti Perindustrian. Pertanyaannya, bagaimana dengan dunia pendidikan secara umum, apakah ada link and match dengan industri? Terus terang ini agak ironis," ujar dia.
Sarmuji menuturkan, perlu ada perbaikan yang memadai, butuh kerja sama lintas kementerian dan lintas lembaga untuk mengurangi pengangguran di lulusan SMK.
Kembangkan Model SMK
Untuk mengurangi penggangguran di lulusan SMK dibutuhkan sejumlah upaya. Mengutip Antara, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pun mengembangkan sejumlah model pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK). Langkah ini untuk mengurangi angka pengangguran lulusan melalui penguatan kompetensi dan penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menuturkan, salah satu upaya yang dikembangkan adalah Program SMK 3+1, yakni tiga tahun pendidikan di SMK yang dapat dilanjutkan dengan satu tahun pendidikan tambahan bagi murid yang berminat bekerja di luar negeri.
“Ini merupakan sebuah terobosan yang memberikan jawaban langsung bahwa lulusan SMK bisa dan siap bekerja di mana pun di dunia ini,” ujar Mu'ti saat menyampaikan pesan kunci dalam kegiatan Pelepasan 3000 Lulusan Dikmen Diksus Magang dan Kerja di Luar Negeri, Kamis, 29 Oktober 2027.
Ia memaparkan, melalui program itu, murid mendapatkan kesempatan untuk mempersiapkan diri agar dapat memasuki pasar kerja internasional dengan keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dituju.
Model SMK Empat Tahun
Selain SMK 3+1, Kemendikdasmen juga turut mengembangkan model SMK empat tahun yang dirancang melalui kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sejak awal pendidikan.
Mu'ti menyebut model tersebut sebagai SMK tailor made atau pendidikan kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Melalui skema itu, Mu’ti menuturkan, sekolah bermitra dengan perusahaan tertentu sehingga murid tidak hanya mengikuti pembelajaran di sekolah, tetapi juga memperoleh kesempatan berlatih langsung di dunia industri.
Dengan demikian, ia berharap lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan.
Kemendikdasmen juga mengembangkan SMK berbasis keunggulan lokal untuk menyiapkan murid dengan keterampilan yang sesuai dengan potensi sumber daya alam maupun sosial di daerah masing-masing.
Mu'ti menuturkan, pengembangan tersebut dapat diwujudkan melalui sekolah kejuruan yang berfokus pada komoditas dan potensi daerah, antara lain kopi, nilam, kelautan, batik, hingga musik.
Pengembangan berbagai model pendidikan kejuruan ini adalah bagian dari upaya pihaknya menjawab kritik soal tingginya angka pengangguran dari kalangan lulusan SMK.
“Kami berusaha menjawab kritik yang selama ini sering kita dengar bahwa SMK menjadi penyumbang pengangguran yang terbesar. Tentu kita tidak berhenti menjawab kritik itu dengan hanya kata-kata, tapi menjawab kritik itu dengan kerja nyata,” kata Mu'ti.
Mu’ti menegaskan penguatan pendidikan kejuruan perlu diarahkan agar lulusan memiliki kesiapan memasuki dunia kerja.
Melalui pengembangan model pendidikan yang terhubung dengan kebutuhan industri, pasar kerja internasional, dan potensi ekonomi daerah, Kemendikdasmen berupaya meningkatkan relevansi pendidikan SMK sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi para lulusannya.
Program Magang Nasional Perlu Diperluas ke Lulusan SMA/SMK
Mengutip Antara, Lembaga kajian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mendorong pemerintah memperluas program Magang Nasional kepada lulusan SMA dan SMK untuk memperkuat transisi pendidikan ke dunia kerja.
Dalam laporan bulanan edisi Oktober 2026, CORE menilai perluasan tersebut penting karena lulusan SMA dan SMK masih mendominasi struktur pengangguran nasional. Program Magang Nasional melalui platform MagangHub saat ini ditujukan bagi lulusan D3 dan S1.
Berdasarkan kajian CORE, lulusan SMA dan SMK menyumbang 50,39% atau sekitar 3,64 juta dari 7,22 juta penganggur nasional pada Mei 2026.
CORE merekomendasikan jalur magang bagi lulusan SMA dan SMK diintegrasikan dengan pendidikan vokasi sehingga peserta memperoleh pengalaman kerja sekaligus kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Selain memperluas sasaran, CORE mendorong pemerintah secara bertahap menerapkan skema berbagi biaya (cost-sharing) dengan perusahaan besar agar pembiayaan program tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Program Magang Nasional Angkatan II pada 2026 memiliki kuota 150 ribu peserta dengan anggaran Rp 4,2 triliun. Program itu memberikan pengalaman kerja selama enam bulan bagi lulusan D3 dan S1 dengan masa kelulusan maksimal satu tahun.
Mendorong Pembenahan Indikator Keberhasilan Program
Peserta memperoleh uang saku setara upah minimum yang ditanggung pemerintah, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, serta sertifikat kompetensi.
“Meski dapat menjawab hambatan syarat pengalaman kerja melalui pelatihan langsung di tempat kerja, kuota program hanya 150.000 peserta atau sekitar 2,1% dari 7,22 juta penganggur pada periode Mei 2026,” tulis CORE.
Sebelum memperluas kuota, CORE juga merekomendasikan pemerintah membenahi indikator keberhasilan program, dari jumlah peserta menjadi kualitas hasil, seperti tingkat retensi kerja lebih dari satu tahun, tingkat setengah pengangguran alumni, dan selisih upah alumni dengan rata-rata upah buruh nasional.
Evaluasi tersebut dapat dilakukan melalui studi penelusuran (tracer study) yang terintegrasi dengan data BPJS Ketenagakerjaan.
CORE juga mendorong standardisasi kurikulum dan kualitas mentor serta pembatasan rasio peserta terhadap karyawan untuk mencegah peserta magang menggantikan pekerja reguler.