Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moledoko bicara terkait penghapusan bebas ganjil-genap (Gage) untuk mobil listrik. Namun, hal tersebut, bisa dilakukan, jika memang pasar kendaraan bertenaga baterai ini sudah mampu tembus angka 30 persen.
Menurut Moeldoko, rencana penghapusan insentif yang termasuk non fiskal untuk mobil listrik ini, memang sudah dihitung secara seksama oleh Periklindo.
Advertisement
"Begitu 30 persen tercapai (pasar EV), maka mulai dipikirkan bagaimana Gage, bagaimana ini dan itu, serba sebagainya," jelas Moeldoko, saat ditemui di gelaran PEVS 2026, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).
Namun untuk saat ini, Moeldoko menegaskan jika berbagai insentif masih diperlukan. Alasannya, agar pasarnya bergairah terlebih daulu, setelah itu baru ada penyamaan regulasi dan lain-lain.
"Kalau pasarnya sudah terbentuk, menurut hitungan setelah 30 persen tidak perlu lagi (insentif non fiskal). nanti ada kecemburuan," tegas Moeldoko.
Sebelumnya, Moeldoko juga mengatakan, jika kendaraan listrik (EV) ini bisa jadi game changer, atau mampu mengubah industri otomotif.
Bahkan, penggunaan mobil ataupun motor bertenaga baterai ini, bisa menghemat biaya operasional.
Dicontohkan, pengguna mobil bermesin pembakaran internal atau ICE dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp 6 juta hingga Rp 8 juta per bulan.
"Tetapi dengan menggunakan EV, hanya membayar sekitar Rp 800 ribu. Sisanya untuk apa? Berarti sisanya untuk bisa membangun yang lain di rumah tangga itu. Bisa untuk meningkatkan pendidikan dan sebagainya," tegas Moeldoko.
Manfaat EV di Indonesia
Selain aspek ekonomi, Moeldoko menyoroti dampak penggunaan EV terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Berkurangnya emisi dari mobil konvensional diharapkan dapat mendukung lingkungan yang lebih bersih, sehingga generasi mendatang bisa menikmati kualitas udara yang lebih baik.
Kondisi lingkungan yang lebih sehat juga dinilai berpotensi menekan beban pembiayaan kesehatan yang ditanggung pemerintah.
Selain itu, Moeldoko turut menyinggung besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang harus ditanggung pemerintah. Dirinya menyebut anggaran subsidi di sektor BBM mencapai Rp 264 triliun.