Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyiapkan UMKM binaan Rumah BUMN untuk memperluas pasar hingga ke tingkat global melalui program BRIncubator 2026. Program ini memperkuat kapasitas usaha melalui kurasi, pelatihan, dan pendampingan intensif sesuai tahap perkembangan bisnis peserta.
Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan, pelaku UMKM membutuhkan pembinaan berkelanjutan agar mampu menghadapi persaingan dan memanfaatkan peluang pasar ekspor.
Advertisement
"Untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi UMKM, diperlukan upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas melalui pembinaan yang berkelanjutan. Penguatan tersebut mencakup pengembangan pola pikir (mindset) kewirausahaan, strategi bisnis, literasi keuangan, digitalisasi usaha, hingga pembekalan mengenai peluang ekspor,” ujar Akhmad di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
BRI menjalankan BRIncubator sejak 2018 sebagai bagian dari upaya pemberdayaan UMKM. Program ini menyasar tiga kategori usaha, yakni Food & Beverage, Fashion & Beauty, serta Home Decor & Craft.
Melalui program tersebut, BRI mendorong peserta meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, dan mengembangkan bisnis agar mampu bersaing di pasar nasional maupun global.
"Kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta Program BRIncubator 2026. Besar harapan kami agar seluruh rangkaian pelatihan dan pendampingan ini dapat menjadi bekal dalam meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat daya saing, serta membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun global,” kata Akhmad.
Ia juga mengapresiasi mitra, narasumber, pendamping, dan tim Rumah BUMN yang mendukung pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di berbagai daerah.
OJK Dorong Kualitas Inklusi Keuangan UMKM Lewat Alternatif Credit Scoring
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan untuk mendorong kualitas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peningkatan literasi ini menjadi bagian dari penguatan program PROMISE II Impact yang memfasilitasi akses layanan keuangan sekaligus kemampuan pengelolaan usaha.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (KE PEPK) OJK, Dicky Kartikoyono, menyebut bahwa tantangan utama saat ini bukan lagi seberapa banyak warga yang punya akses, melainkan mutu dari akses tersebut.
"Yang menjadi isu adalah kualitas dari inklusi tersebut. Kuantitas (quantity) mungkin sudah terlihat cukup tinggi, tetapi kualitasnya Bapak/Ibu sekalian," ujar Dicky dalam acara Celebrating Achievement, Strengthening Partnerships di Jakarta, dikutip Rabu (14/10/2026).
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan dari OJK, indeks literasi keuangan nasional telah mencapai 69,57%, sedangkan indeks inklusi keuangan berada di angka 93%. OJK menilai, meluasnya akses perlu diimbangi dengan kecakapan mengelola dana agar pelaku usaha tangguh menghadapi guncangan ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan.
Dalam pelaksanaannya, program PROMISE II Impact terbukti berhasil mendorong pembiayaan dan tabungan formal senilai Rp 584,3 miliar bagi 25.378 pelaku UMKM. Program ini juga memberikan pelatihan kewirausahaan serta manajemen keuangan kepada lebih dari 2.300 pelaku usaha, di mana lebih dari 40% pesertanya adalah perempuan.
OJK Dorong Pembiayaan UMKM Lebih Terjangkau
Guna memperluas jangkauan pembiayaan, OJK terus memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Kedua lembaga keuangan daerah ini dinilai memiliki kedekatan geografis dan emosional untuk memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha.
Dicky menilai, skema penilaian kelayakan kredit (credit scoring) bagi UMKM perlu diperbarui agar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Penilaian yang hanya mengandalkan data historis perbankan tidak lagi memadai.
"Penilaian kredit UMKM ini tentunya menjadi sebuah standar yang harus kita buka. Karena kalau hanya menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) saja, itu tidak cukup," tutur Dicky.
OJK mendorong penyediaan akses pembiayaan yang mudah, fleksibel sesuai siklus usaha, serta berbiaya wajar. Pemanfaatan teknologi modern dan alternatif penilaian kredit diyakini bisa memangkas beban suku bunga yang selama ini mengeluhkan pelaku UMKM.
"Masalah utama di UMKM adalah tingkat suku bunga yang tinggi. Suku bunga yang wajar ini bisa kita tekan kalau memanfaatkan teknologi, salah satunya melalui alternative credit scoring," ia menambahkan.