Liputan6.com, Jakarta - Aliansi Cipayung Universitas Nasional (Unas) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu sore (28/10/2026). Dalam aksi untuk memperingati Sumpah Pemuda itu, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Selatan sekitar pukul 14.40 WIB. Penutupan dilakukan setelah polisi menerima informasi bahwa massa sedang bergerak dari kawasan Menteng menuju Monas.
Advertisement
Sekitar pukul 15.00 WIB, kurang dari 100 peserta aksi tiba di lokasi. Mereka turun dari kendaraan, membentuk barisan, membentangkan spanduk, lalu menyampaikan orasi secara bergantian.
Dalam orasi, mahasiswa menyoroti meluasnya karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat. Mereka menyebut kebakaran terjadi di berbagai wilayah, mulai dari Kalimantan, Papua, Sumatra, Sulawesi, dan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka menilai penanganan pemerintah belum menunjukkan komitmen serius.
Salah satu orator, Supriyadi, menilai pemerintah abai dalam menangani bencana lingkungan. Ia juga menyinggung bencana di Sumatra yang menurutnya belum sepenuhnya pulih.
“Kasus karhutla terbaru ini adalah peristiwa yang tak pernah diselesaikan oleh negara. Ini menjadi tanda tanya besar, mengapa negara selalu abai terhadap apa yang seharusnya dia pertanggungjawabkan,” kata Supriyadi.
Dia mendesak Presiden Prabowo Subianto bertanggung jawab atas penanganan bencana lingkungan. Supriyadi juga menilai pemerintah lalai karena bencana di Sumatra belum benar-benar pulih.
Orator lainnya, Andi Arya, menyoroti dampak asap karhutla terhadap warga, terutama di Kalimantan. Dia mempertanyakan pernyataan pemerintah yang menyebut situasi aman dan terkendali, sementara masyarakat masih terdampak asap.
“Kita bisa melihat kawan kita yang ada di Kalimantan menghirup asap, melihat langitnya itu kuning, tetapi Prabowo dan Gibran tetap membilang bahwa semua itu aman dan terkendali,” ujar Andi.
Dia menyebut paparan asap juga berdampak pada kesehatan warga, termasuk bayi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah perlu menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Aliansi Cipayung Unas menyatakan akan terus mengawal kebijakan pemerintah. Mereka juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap penanganan krisis ekologis dan persoalan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.