Liputan6.com, Jakarta - Massa aksi dari Komite Sadar mulai memadati depan Gedung UOB, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026). Mereka dijadwalkan akan aksi di Bundaran HI.
Berdasarkan pantauan Liputan6.com, massa aksi tiba di depan Gedung UOB sekitar pukul 14.19. Mereka datang menggunakan angkutan kota (angkot) hingga bus.
Advertisement
Massa aksi datang dengan tidak mengenakan almamet masing-masing kampus. Mereka tiba mengenakan pakaian bebas dengan dominasi warna hitam. Meski demikian, setiap organisasi tampak membawa bendera maupun simbol masing-masing.
Massa dan Polisi Berdebat
Sempat terjadi perdebatan antara kepolisian dan massa aksi, yang mencoba ingin menerobos ke Bundaran HI. Namun, barisan polisi terlihat berjejer sehingga massa aksi tidak dapat melintas. Massa aksi juga tampak memenuhi lintasan Transjakarta.
Sementara itu, arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan MH Thamrin ditutup. Jalur Transjakarta dari halte Dukuh Atas menuju Tosari ditutup. Pengendara mobil maupun motor yang melintas ke arah Bundaran HI diarahkan menuju Jalan Bumi ke arah Kebon Melati.
Sebelumnya, perwakilan Komite Sadar, Namoradiarta Siahaan, mengatakan demonstrasi besok merupakan kelanjutan aksi pada 20 Oktober 2026.
Dalam maklumat Komite Sadar, Namora menegaskan bahwa aksi tersebut membawa pesan yang sama, yakni menuntut tanggung jawab negara dan menegaskan bahwa rakyat bukan sekadar objek dalam penyelenggaraan negara.
"Suara rakyat harus menentukan arah pembangunan, mengawasi penggunaan anggaran, mempertahankan ruang hidup, serta menyampaikan kritik tanpa ketakutan," jelas Namora.
Dia menegaskan, Pemerintahan Prabowo-Gibran wajib mempertanggungjawabkan janji politik yang dituangkan dalam Asta Cita. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak boleh terhenti hanya pada janji politik.
Namora menjelaskan, pembukaan UUD 1945 telah menetapkan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Atas dasar tersebut, Komite Sadar mendesak agar pemerintah dapat memenuhi Lima Perintah Rakyat.
1. Tetapkan Status Bencana Nasional, Adili Korporasi yang Bertanggungjawab, dan Tuntaskan Integrasi Tata Kelola Lahan.
2. Wujudkan APBN untuk Kepentingan Rakyat dan Hentikan Pemborosan untuk Kepentingan Politik Berkedok Program Populis seperti MBG dan KDMP.
3. Turunkan Biaya Pendidikan dan Berikan Akses Layanan Dasar yang Merata.
4. Hentikan Penggunaan Hukum untuk Penyalahgunaan Kekuasaan dan Berantas KKN.
5. Kembalikan Kebebasan Bersuara, Adili Pelanggar HAM, dan Hentikan Militerisasi di Ruang Sipil.
"Tuntutan ini adalah penagihan tanggung jawab atas jabatan publik, janji politik, dan amanat konstitusi," ungkapnya.
Namora menilai persatuan dibangun dengan mendengarkan beragam aspirasi dan penderitaan rakyat, mulai dari petani, buruh, pekerja, pelajar, hingga seluruh elemen masyarakat. Dia menegaskan bahwa persatuan menjadi kekuatan untuk saling melindungi tanpa mengabaikan suara rakyat.