Liputan6.com, Jakarta - Bayangkan uang yang disiapkan untuk biaya sekolah anak berpindah ke rekening penipu. Korban sudah melapor dan menerima nomor laporan. Namun, satu pertanyaan terus mengganggu: apakah uang itu masih bisa kembali, dan kapan ia akan mendapat kabar berikutnya?
Ilustrasi ini menunjukkan kebutuhan yang kerap luput dalam pembicaraan tentang penipuan digital. Setelah akses pelaku dihentikan, korban masih membutuhkan proses pemulihan yang jelas dan mudah dipahami.
Advertisement
Indonesia telah membangun Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) untuk mempercepat koordinasi penanganan penipuan transaksi keuangan. Langkah ini penting agar laporan korban segera diteruskan kepada lembaga yang dapat menelusuri transaksi dan mengupayakan pemblokiran dana. Tantangan berikutnya adalah memastikan koordinasi tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh orang yang kehilangan uang.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pijakan untuk membahas persoalan ini. Sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 30 September 2026, IASC menerima 702.342 laporan. Dana korban yang telah diblokir mencapai Rp811,1 miliar, sedangkan dana yang berhasil dikembalikan sebesar Rp207,16 miliar.
Pengembalian dana tersebut merupakan capaian nyata yang layak diapresiasi. Namun, dana yang diblokir dan dana yang dikembalikan merupakan dua tahap berbeda. Angka agregat tersebut belum cukup untuk menyimpulkan berapa persen kasus yang berhasil dipulihkan.
Dari angka tersebut, kita tidak mengetahui apakah dana yang diblokir dan dikembalikan berasal dari kelompok laporan yang sama, kapan pemblokiran dilakukan, serta tahapan verifikasi apa saja yang masih berjalan. Mengubah selisih kedua angka itu menjadi tuduhan kegagalan justru berisiko mengaburkan persoalan yang sebenarnya.
Pertanyaan yang lebih berguna adalah bagaimana memperpendek proses dari pelaporan hingga pemulihan, sekaligus memastikan dana diserahkan kepada pihak yang berhak.
Kepastian Setelah Melapor
Portal resmi IASC telah menyediakan fasilitas untuk mengecek laporan. Karena itu, usulan perbaikan perlu berangkat dari layanan yang sudah tersedia. Pengembangannya dapat diarahkan pada penyajian status yang lebih informatif, misalnya apakah laporan membutuhkan dokumen tambahan, sedang ditelusuri, telah menghasilkan pemblokiran, atau masih menunggu verifikasi pengembalian dana.
Bagi korban, keterangan “sedang diproses” terlalu umum jika tidak disertai penjelasan lebih lanjut. Status laporan sebaiknya memuat tindakan yang perlu dilakukan korban, pihak yang menangani tahap tersebut, serta waktu pembaruan informasi berikutnya.
Perkiraan waktu pembaruan harus dibedakan dari janji pengembalian dana. Penanganan yang transparan tidak menjanjikan hasil sebelum bukti dan ketersediaan dana dipastikan.
Penggunaan satu nomor rujukan yang dapat dikenali oleh lembaga terkait juga perlu diperkuat. Dengan demikian, korban tidak harus mengulang seluruh kronologi setiap kali berpindah kanal layanan. Integrasi ini tetap harus menjaga ketepatan identitas dan keamanan akses. Informasi mengenai rekening pihak lain maupun strategi penelusuran tidak boleh dibuka hanya demi membuat status laporan terlihat lengkap.
Kecepatan Perlu Diukur
Evaluasi penanganan perlu menggunakan waktu yang benar-benar dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tahap laporan. Berapa lama sejak laporan diterima hingga informasi diteruskan kepada lembaga penerima dana? Berapa lama hingga tindakan pengamanan dilakukan ketika persyaratannya terpenuhi? Setelah verifikasi selesai, apa yang masih menghambat pengembalian dana?
Ukuran tersebut sebaiknya disajikan berdasarkan tahapan penanganan, disertai median waktu dan pengelompokan kasus yang membutuhkan proses lebih panjang. Penggunaan angka rata-rata saja berisiko menutupi laporan yang tertahan dalam waktu lama.
Publikasi berkala dalam bentuk agregat dapat membantu masyarakat memahami kinerja penanganan tanpa membuka identitas korban atau memberikan petunjuk operasional kepada pelaku.
Pengukuran juga perlu dilakukan berdasarkan kelompok laporan sesuai waktu penerimaannya. Dengan begitu, perkembangan setiap kelompok kasus dapat diamati sejak laporan diterima, dana diblokir, hingga pengembalian dilakukan. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih adil dibandingkan sekadar membandingkan dua angka kumulatif yang belum tentu menggambarkan perjalanan kasus yang sama.
Meski demikian, pengembalian dana tidak bisa dipaksakan hanya demi memenuhi indikator kinerja. Dana mungkin telah berpindah, saldo rekening tidak lagi mencukupi, atau terdapat beberapa klaim yang harus diperiksa. Kecepatan membutuhkan tata kerja yang jelas, tetapi verifikasi tetap diperlukan agar proses pemulihan tidak menimbulkan kerugian baru bagi pihak lain.
Pencegahan pada Saat Genting
Perbaikan setelah penipuan terjadi perlu berjalan beriringan dengan pencegahan pada saat transaksi berlangsung. Bank dan penyedia layanan pembayaran dapat mengevaluasi peringatan yang muncul ketika sistem mendeteksi pola transaksi berisiko. Peringatan yang menjelaskan risiko secara spesifik akan lebih berguna daripada pesan umum yang mudah diabaikan.
Sebagai salah satu opsi, transaksi tertentu dapat memerlukan konfirmasi tambahan atau jeda singkat berdasarkan penilaian risiko. Penerapannya perlu diuji secara terbatas, didukung dasar kewenangan yang jelas, dan dilengkapi prosedur keberatan.
Penundaan menyeluruh terhadap semua transaksi justru berisiko mengganggu kebutuhan mendesak dan kegiatan usaha yang sah.
Lembaga keuangan juga perlu mengukur berapa banyak transaksi sah yang ikut tertahan. Sistem yang terlalu sering memberikan peringatan keliru dapat membuat pengguna mengabaikannya. Karena itu, perlindungan yang efektif membutuhkan pengujian, evaluasi tingkat kesalahan, serta petugas yang dapat membantu ketika keputusan otomatis perlu ditinjau.
Di sisi lain, korban perlu didorong untuk segera bertindak. Panduan resmi IASC mengarahkan korban melapor melalui portal IASC untuk penanganan finansial serta membuat laporan polisi untuk proses hukum. Bukti transfer dan percakapan juga perlu disiapkan.
Penjelasan mengenai kedua jalur tersebut harus mudah ditemukan agar masyarakat memahami langkah yang perlu dilakukan sejak awal.
Layanan yang Memulihkan Kepercayaan
Ada satu unsur yang tidak boleh dikalahkan oleh urusan teknis, yakni cara petugas memperlakukan korban. Pertanyaan mengenai kronologi memang diperlukan untuk memeriksa bukti. Namun, proses pemeriksaan tetap dapat dilakukan tanpa merendahkan orang yang sedang kehilangan uang.
Respons yang menghakimi berisiko membuat korban enggan memberikan informasi tambahan yang justru dibutuhkan untuk penanganan kasus.
Literasi keuangan tetap penting, tetapi keberhasilan perlindungan juga ditentukan oleh mutu layanan ketika kewaspadaan seseorang telah ditembus. Masyarakat membutuhkan petunjuk yang konsisten, saluran resmi yang mudah dikenali, serta penjelasan terbuka ketika dana belum dapat dipulihkan.
Pembangunan IASC telah memberikan dasar koordinasi yang penting. Tahap berikutnya adalah memperkuat kepastian proses: ke mana laporan diteruskan, apa yang masih diperlukan, dan kapan korban akan menerima pembaruan.
Bagi keluarga yang kehilangan biaya sekolah atau pelaku usaha yang kehilangan modal, kepercayaan terhadap layanan keuangan digital tumbuh ketika sistem hadir membantu mereka melewati situasi paling sulit.**Penulis merupakan praktisi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan