Liputan6.com, Tel Aviv - Partisipasi pemilih dari kalangan warga Palestina di Israel diperkirakan mencapai sekitar 80 persen, menjadi yang tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.
Dirangkum dari Al Jazeraa dan BBC, Rabu (28/10/2026), laporan Channel 12 Israel pada Selasa menyebut angka tersebut melampaui rekor sebelumnya pada 1999, di tengah pemilihan umum yang dinilai sebagai salah satu pemilu paling menentukan dalam sejarah negara itu.
Advertisement
Secara keseluruhan, partisipasi pemilih dalam pemilu kali ini juga mencatat rekor. Komite Pemilihan Umum Pusat Israel melaporkan, sebanyak 77,7 persen pemilih menggunakan hak suara mereka pada Selasa. Angka itu merupakan tingkat partisipasi tertinggi sejak 1999.
Warga Palestina di Israel mencakup sekitar 21 persen dari total populasi negara tersebut yang mencapai 10 juta jiwa. Secara historis, tingkat partisipasi kelompok ini dalam pemilu cenderung lebih rendah dibandingkan warga Yahudi Israel.
Kali ini, peningkatan partisipasi mereka menempatkan pemilih Palestina-Israel sebagai salah satu kelompok penting yang dapat memengaruhi arah pembentukan pemerintahan berikutnya.
Jurnalis Al Jazeera, Nour Odeh, yang melaporkan dari Ramallah di Tepi Barat yang diduduki, menyebut pemilu tersebut sebagai “momen eksistensial bagi warga Palestina-Israel”.
Menurut Odeh, tingginya partisipasi juga melibatkan pemilih yang biasanya memboikot pemilu karena tidak percaya suara mereka dapat membawa pengaruh, mengubah kondisi kehidupan, ataupun mengatasi diskriminasi sistemik yang mereka hadapi.
Odeh mengatakan Knesset telah mengesahkan lebih dari 100 undang-undang yang mendiskriminasi warga Palestina di Israel. Mereka juga menghadapi diskriminasi dalam memperoleh pendanaan dari negara.
Netanyahu Soroti Lonjakan Pemilih Arab
Sepanjang hari pemungutan suara, Netanyahu berulang kali mengunggah pernyataan di media sosial mengenai tingginya partisipasi pemilih Arab. Ia menyebut situasi tersebut sebagai kondisi darurat dan persoalan hidup atau mati bagi kelompok sayap kanan Israel, sekaligus menyerukan para pendukungnya untuk datang ke tempat pemungutan suara.
Partai Likud pimpinan Netanyahu menyatakan telah meminta agar waktu pemungutan suara diperpanjang melewati pukul 22.00 waktu setempat atau pukul 20.00 GMT.
Namun, kubu Eisenkot menilai permintaan tersebut sebagai upaya untuk menyiapkan dasar bagi tuduhan yang dapat menggugat integritas pemilu.
Sejumlah partai besar juga mengeluhkan dugaan pelanggaran di tempat-tempat pemungutan suara di berbagai wilayah Israel pada Selasa pagi. Meski demikian, Komite Pemilihan Umum Pusat Israel menyatakan tidak ada bukti manipulasi surat suara secara sistematis.
Sistem pemilu proporsional Israel membuat pemerintahan negara itu selalu dibentuk melalui koalisi. Perebutan kekuasaan pun kerap melahirkan aliansi politik yang tidak terduga.
Namun, persaingan kali ini dinilai sangat ketat. Sejumlah pihak telah menetapkan batasan tegas mengenai partai mana yang bersedia mereka ajak bekerja sama.
Persaingan Berlangsung Ketat
Sementara itu, persaingan untuk memperebutkan kursi perdana menteri berlangsung ketat antara petahana Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot.
Jajak pendapat yang dirilis pada Jumat menunjukkan posisi keduanya hampir berimbang. Namun, tidak satu pun blok politik mereka diproyeksikan mampu meraih 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.
Kondisi ini membuka kemungkinan berlangsungnya negosiasi politik selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, setelah hasil pemilu diumumkan.
Kampanye pemilu kali ini didominasi isu demokrasi dan keamanan. Pemungutan suara juga secara luas dipandang sebagai referendum terhadap kepemimpinan Netanyahu.