Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengumpulkan maskapai untuk membahas tarif tiket pesawat menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Dia mengimbau maskapai tidak menerapkan tarif tertinggi saat permintaan perjalanan meningkat pada akhir tahun. Hal ini untuk mnejaga inflasi akhir tahun.
Advertisement
"Saya memohon kepada Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Angkutan Udara, kalau saran saya mengumpulkan rekan-rekan airlines, ketika pada saat demand tinggi karena banyak perjalanan nanti akhir tahun ini, ya mohonlah jangan sampai ngambil harganya harga yang paling tinggi, acuan tertinggi,” kata Tito.
Tito mengatakan, inflasi tahunan atau year-on-year (yoy) pada September tercatat sebesar 3,28%. Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi pemerintah, yakni 1,5 hingga 3,5%.
Meski demikian, pemerintah perlu mengantisipasi kenaikan permintaan barang dan jasa menjelang Desember. Menurut Tito, mobilitas masyarakat biasanya meningkat selama libur Natal dan Tahun Baru, termasuk perjalanan menggunakan transportasi udara.
"Desember terutama, itu nanti demand pasti akan tinggi. Terutama makanan-minuman, karena apa? Karena ada liburan akhir tahun, ada Natal, ada Tahun Baru, ada perjalanan, mobilitas masyarakat akan tinggi, baik melalui udara, laut, maupun darat,” ujar Tito usai rapat koordinasi bidang pangan di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Tito menilai, peningkatan jumlah penumpang akan mendorong tingkat keterisian pesawat atau load factor. Karena itu, maskapai diharapkan tetap memperoleh keuntungan tanpa harus menetapkan tarif pada batas tertinggi.
Mendagri Usulkan Subsidi Listrik dan BBM
Selain meminta pengendalian tarif tiket pesawat, Tito mengusulkan sejumlah langkah untuk menjaga inflasi tetap terkendali menjelang akhir tahun. Salah satunya melalui subsidi listrik.
Menurut dia, kebijakan tersebut pernah diterapkan dan berdampak pada penurunan inflasi.
"Di antaranya adalah mungkin subsidi listrik, ya, 1.200 watt. Itu pernah kita lakukan dan itu langsung deflasi,” ujar dia.
Tito juga mengusulkan penguatan bantuan sosial, baik dalam bentuk tunai maupun nontunai, termasuk bantuan pangan. Pemerintah daerah turut diminta mempertimbangkan pemberian bantuan sesuai kemampuan masing-masing.
"Yang pertama adalah memperkuat daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan sosial, baik itu berupa tunai maupun nontunai termasuk pangan. Kemudian pemerintah daerah juga saya minta mengimbau, karena mereka juga memiliki kemampuan,” kata Tito.
Selain bantuan sosial, Tito mendorong Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, dan instansi terkait terus melakukan operasi pasar. Pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan daerah serta komoditas yang mengalami kenaikan harga.
Terakhir, Tito juga mengusulkan penambahan pasokan BBM bersubsidi sebagai salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan untuk menjaga stabilitas harga.