Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) guna mengoptimalkan capaian Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dengan waktu sekitar dua bulan menjelang akhir tahun anggaran 2026, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pembiayaan, serta percepatan penyelesaian kendala di lapangan.
Advertisement
“Kita memiliki waktu kurang lebih dua bulan lagi untuk mengamankan dan mempercepat target capaian perumahan subsidi dan KUR Perumahan tahun ini. Untuk KUR Perumahan ada BRI dan FLPP ada BTN,” ujar Menteri PKP dikutip Selasa (20/10/2026).
Berdasarkan data BP Tapera per 19 Oktober 2026, realisasi KPR Subsidi FLPP telah mencapai 184.342 unit atau 52,67 persen dari target 350.000 unit sepanjang 2026. Penyaluran tersebut terdiri atas 184.318 unit KPR rumah tapak dan 24 unit KPR rumah susun.
BP Tapera juga mencatat terdapat potensi permintaan sebanyak 39.830 unit yang masih dalam proses pembangunan hingga akad kredit, serta ketersediaan rumah subsidi sebanyak 28.208 unit. Apabila seluruh potensi permintaan tersebut dapat direalisasikan, akumulasi penyaluran diproyeksikan mencapai 224.172 unit atau sekitar 64 persen dari target tahunan.
Data berjalan Oktober 2026 juga menunjukkan realisasi bulanan telah mencapai 19.334 unit per 19 Oktober. Angka ini melampaui realisasi sepanjang Oktober 2025 yang tercatat sebanyak 14.746 unit.
Capaian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat strategi pemasaran, mempercepat proses pembangunan dan akad kredit, serta menyelaraskan ketersediaan rumah dengan kebutuhan masyarakat.
Selain mengevaluasi KPR Subsidi FLPP, Kementerian PKP membahas perkembangan Kredit Program Perumahan sebagai instrumen pembiayaan dari sisi permintaan (demand) dan penyediaan (supply).
Total Penyaluran
Berdasarkan data realisasi periode 1 Januari hingga 18 Oktober 2026 yang dipaparkan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, total penyaluran pembiayaan telah mencapai Rp 27,74 triliun kepada 115.897 debitur.
Realisasi tersebut setara dengan 68,21 persen dari target Rencana Target Pagu (RTP) 2026 sebesar Rp40,67 triliun. Capaian ini menunjukkan bahwa pembiayaan perumahan berperan penting dalam mendorong kepemilikan rumah sekaligus menggerakkan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan dan renovasi hunian.
Dari sisi permintaan, penyaluran mencapai Rp 18,28 triliun kepada 112.014 debitur atau 80,15 persen dari target RTP sisi demand.
Pembiayaan tersebut meliputi renovasi rumah sebesar Rp 13,55 triliun kepada 91.824 debitur, pembelian rumah sebesar Rp 2,82 triliun kepada 10.574 debitur, serta pembangunan rumah untuk mendukung kegiatan usaha sebesar Rp 1,19 triliun kepada 9.616 debitur.
Sementara itu, dari sisi penyediaan, realisasi pembiayaan mencapai Rp 9,46 triliun kepada 3.883 debitur atau 52,97 persen dari target RTP sisi supply. Penyaluran ini mencakup pengembang perumahan sebesar Rp 5,47 triliun, pedagang bahan bangunan sebesar Rp2,94 triliun, serta penyedia jasa konstruksi sebesar Rp 1,06 triliun.
Komposisi penyaluran tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan perumahan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh dan memperbaiki hunian, tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha pengembang, toko bahan bangunan, dan penyedia jasa konstruksi di berbagai daerah.