Yenny Wahid: Atasi Kemiskinan Tak Cukup Bantuan, Perlu Buka Akses Peluang

Founder The Wahid Foundation, Yenny Wahid mengatakan, hal yang dibutuhkan mengatasi kemiskinan yakni membuka peluang akses terhadap kesempatan ekonomi.

oleh Dreyandra Puteri ValzabilbinaDiterbitkan 13 Oktober 2026, 17:15 WIB
Sesi sharing session peluncuran Indonesia Economic Summit (IES) 2027 di Jakarta, Selasa (13/10/2026) (Foto: Liputan6.com/Dreyandra P)

Liputan6.com, Jakarta - Founder dan Director The Wahid Foundation, Yenny Wahid, menilai upaya mengatasi kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial atau amal. Masyarakat perlu mendapatkan akses terhadap peluang ekonomi agar mampu meningkatkan pendapatan dan hidup mandiri.

Yenny mengatakan, masyarakat berpenghasilan rendah kerap menghadapi berbagai hambatan struktural, mulai dari keterbatasan akses pendidikan, pasar, hingga pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Hal yang dibutuhkan untuk mengatasi kemiskinan bukanlah amal, melainkan peluang,” ujar Yenny dalam sesi sharing session peluncuran Indonesia Economic Summit (IES) 2027 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Menurut Yenny, keterbatasan tersebut membuat masyarakat sulit mengembangkan potensi yang sebenarnya mereka miliki. Karena itu, upaya pengentasan kemiskinan perlu diarahkan untuk membuka akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi, bukan sekadar memberikan bantuan dalam jangka pendek.

Ia mencontohkan inisiatif Peace Village yang dikembangkan The Wahid Foundation bersama UN Women. Program tersebut dirancang untuk membangun kesejahteraan di tingkat komunitas melalui empat pilar, yakni pemberdayaan ekonomi, kepemimpinan perempuan, kohesi sosial dan toleransi, serta ketahanan terhadap perubahan iklim.

Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha, mengakses sumber pembiayaan, serta membangun lingkungan yang mendukung kegiatan ekonomi.

Dorong UMKM Masuk Rantai Pasok Perusahaan

Ia mencontohkan inisiatif Peace Village yang dikembangkan The Wahid Foundation bersama UN Women. Program tersebut dirancang untuk membangun kesejahteraan di tingkat komunitas melalui empat pilar, yakni pemberdayaan ekonomi, kepemimpinan perempuan, kohesi sosial dan toleransi, serta ketahanan terhadap perubahan iklim.

Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha, mengakses sumber pembiayaan, serta membangun lingkungan yang mendukung kegiatan ekonomi.

 

 

Dorong UMKM Masuk Rantai Pasok Perusahaan

Sebanyak 1.346 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kini memiliki sertifikasi mencakup NIB, sertifikasi halal, HaKI, SPPL, dan lainnya.

Yenny juga menyoroti pentingnya keterlibatan dunia usaha dan pemerintah dalam memperluas kesempatan ekonomi bagi UMKM. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mendorong perusahaan besar untuk melibatkan pelaku usaha kecil dalam rantai pasok mereka.

Ia mencontohkan, Danantara dapat mendorong perusahaan atau pihak pembeli untuk mengalokasikan sebagian kebutuhan pengadaan-nya kepada UMKM. Meski demikian, penerapannya tetap perlu mempertimbangkan kualitas produk dan kemampuan pemasok dalam memenuhi kebutuhan perusahaan.

Menurut Yenny, pendekatan tersebut dapat membantu UMKM memperoleh pasar yang lebih luas sekaligus membangun kapasitas usahanya secara berkelanjutan.

Ia menilai Danantara tidak hanya dapat berperan sebagai penggerak pembangunan ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong keadilan sosial melalui kebijakan investasi dan pengembangan ekosistem usaha yang lebih inklusif.

Yenny menambahkan, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga dari kemampuan penerima manfaat untuk menjadi mandiri.

“Semakin banyak orang yang mampu meningkatkan pendapatan, hidup mandiri, dan mengambil keputusan sendiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan sosial, semakin berhasil program tersebut,” jelasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya