Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus memacu percepatan pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Langkah ini menyusul instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang memangkas target waktu penyelesaian pembangunan hunian tetap bagi para korban bencana agar masyarakat dapat segera bangkit dan menata kembali kehidupan mereka.
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan, Sarana dan Prasarana Permukiman Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ronny Hutahaean, menegaskan komitmen pemerintah dalam merealisasikan arahan Kepala Negara tersebut.
Advertisement
Sesuai dengan instruksi Presiden, skema waktu pembangunan yang semula dirancang jangka panjang kini harus diselesaikan dalam rentang waktu yang jauh lebih singkat demi kepentingan masyarakat terdampak.
"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Mei 2026 lalu, target pembangunan huntap dipercepat menjadi 2 tahun dari rencana awal 3 tahun. Arahan ini menuntut percepatan penyelarasan alokasi anggaran, material, hingga kapasitas pelaksana di lapangan," ungkap Ronny usai rapat monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan Huntap Pascabencana 2025 di Sumatera, Medan, Jumat (9/10/2026).
Berdasarkan data Posko Nasional Satgas PRRP, skala kerusakan di kawasan Sumatera terbilang sangat besar dengan mencakup lebih dari 184.000 rumah rusak di Aceh, Sumut dan Sumatera Barat.
Dari total target pembangunan 57.027 unit huntap, hingga awal Oktober 2026 tercatat sebanyak 2.085 unit telah rampung dikerjakan, sementara 1.882 unit lainnya masih terus dikejar dalam tahap konstruksi.
Di samping itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga turut mengawal penanganan 27.809 unit huntap yang menggunakan skema pembangunan kembali di lokasi semula.
Guna memastikan efisiensi di lapangan, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menekankan pentingnya percepatan kepastian lahan serta validasi data penerima manfaat.
Langkah strategis tersebut ditopang oleh perencanaan rantai pasok material, termasuk penerapan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), pelibatan tenaga kerja lokal dan UMKM untuk menggerakkan roda ekonomi daerah, serta pembangunan hunian yang dilakukan secara paralel bersama penyediaan layanan dasar.
Sinergi antarlembaga tersebut dibahas secara mendalam dalam rapat monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan Huntap Pascabencana 2025 di Sumatera yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, pada Jumat.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran pejabat Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), Kanwil BPN Sumut, unsur Forkopimda, para bupati dan walikota, serta kepala perangkat daerah dari Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat yang hadir secara langsung maupun virtual.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyuarakan pentingnya pembangunan huntap yang komprehensif. Menurutnya, pemulihan kawasan terdampak bencana tidak boleh hanya berfokus pada fisik bangunan rumah semata, melainkan wajib diimbangi dengan penyediaan infrastruktur pendukung, jalan, jembatan, serta fasilitas umum yang memadai.
"Membangun kembali rumah berarti membangun kembali tempat masyarakat memulai kehidupannya, memulihkan rasa aman, serta mengembalikan harapan untuk menata masa depan. Karena itu, kita membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, kementerian atau lembaga, hingga lembaga kemanusiaan," ujar Surya.
Surya menambahkan bahwa kesiapan lahan, kejelasan status hukum, kesesuaian tata ruang, dan keamanan dari potensi bencana berulang merupakan syarat mutlak yang harus dipastikan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini penting agar hunian yang dibangun benar-benar layak dan aman untuk ditempati dalam jangka panjang.
"Hunian harus memenuhi standar keselamatan serta dilengkapi akses air bersih, sanitasi, listrik, drainase, dan fasilitas pelayanan dasar. Data penerima manfaat wajib diverifikasi dan divalidasi agar bantuan tepat sasaran dan terpantau secara berkala," katanya.
Mengenai realisasi di wilayah Sumatera Utara, Surya menjelaskan bahwa pengerjaan huntap saat ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak. Yayasan Buddha Tzu Chi tercatat telah membangun 1.103 unit yang tersebar di Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 441 unit, Kota Padangsidimpuan 241 unit, Kota Sibolga 200 unit, Kabupaten Tapanuli Tengah 182 unit, dan Kabupaten Tapanuli Utara 103 unit.
Sementara itu, Posko Bencana Provinsi Sumut membangun 100 unit huntap, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menangani 792 unit. Surya pun mengakui bahwa kesiapan serta kejelasan status lahan hingga kini masih menjadi salah satu tantangan utama yang terus diselesaikan demi mempercepat hadirnya tempat tinggal layak bagi warga terdampak.