Liputan6.com, Jakarta - Setiap kali reshuffle terjadi, pertanyaan pertama publik biasanya sama: siapa yang masuk dan siapa yang keluar? Padahal, ada pertanyaan yang tidak kalah penting: apa yang sebenarnya ingin disampaikan pemerintah melalui pergantian itu?
Reshuffle 1 Oktober 2026 membawa sejumlah perubahan penting. Bahlil Lahadalia menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Sugiono menjadi Menko PMK, Dudung Abdurachman menjadi Menko Polkam, Arrmanatha Nasir menjadi Menteri Luar Negeri, dan Muhammad Sarmuji menjadi Menteri Perindustrian. Suyudi Ario Seto juga ditunjuk sebagai Kapolri.
Advertisement
Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya daftar nama. Tetapi bagi komunikasi pemerintahan, susunan baru itu adalah sebuah pesan. Pemerintah sedang menunjukkan masalah mana yang ingin diberi perhatian lebih besar dan siapa yang dianggap mendapat tugas untuk menanganinya.
Ada satu teori komunikasi yang bisa membantu menjelaskan perubahan ini, yaitu mediatization. Teori ini banyak dikembangkan oleh ilmuwan komunikasi Denmark, Stig Hjarvard. Bahasa sederhananya begini: cara pemerintah bekerja sekarang semakin dipengaruhi oleh cara media bekerja.
Pemerintah tidak cukup hanya membuat keputusan. Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana keputusan itu akan dipahami masyarakat. Dulu, pemerintah bisa mengumumkan kebijakan melalui konferensi pers, lalu publik menunggu berita di televisi atau koran.
Sekarang, beberapa menit setelah keputusan diumumkan, sudah muncul video, komentar, meme, potongan pernyataan, dan berbagai tafsirdi media sosial. Pemerintah membuat keputusan, tetapi banyak pihak lain ikut menentukan cerita tentang keputusan tersebut.
Pemikiran Shanto Iyengar, profesor Stanford University dan penulis Media Politics: ACitizen’s Guide, juga relevan. Gagasan sederhananya adalah isu yang terus mendapatperhatian media akan semakin dianggap penting oleh masyarakat. Dalam reshuffle, pemerintah sebenarnya mendapatkan perhatian publik secara gratis. Hampir semua media membicarakannya.
Masyarakat ikut mencari tahu. Politisi memberi komentar. Kreator membuat konten. Pertanyaannya kemudian: setelah perhatian itu didapat, apa yang ingin dipahami masyarakat? Kalau yang paling ramai hanya soal siapa yang naik dan siapa yang turun, reshuffle akan berhenti sebagai drama politik. Tetapi kalau pemerintah bisa menjelaskan masalah apa yang ingin diselesaikan, target apa yang harus dicapai, dan apa manfaatnya bagi masyarakat, perhatian itu bisa berubah menjadi pemahaman.
Ukraina memberikan contoh yang menarik. Pada September 2024, Presiden Volodymyr Zelenskyy melakukan perubahan besar dalam kabinet ketika negaranya masih berperang dengan Rusia. Andrii Sybiha, seorang diplomat karier, ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri.
Mykola Tochytskyi menangani Kebudayaan dan Komunikasi Strategis, sementara Herman Smetanin memimpin Kementerian Industri Strategis yang berkaitan dengan produksi pertahanan. Pergantian itu dilakukan ketika Ukraina membutuhkan dukungan internasional, produksi pertahanan yang lebih kuat, rekonstruksi, dan komunikasi yang lebih baik.
Kita tidak perlu membandingkan situasi Indonesia dengan Ukraina. Yang menarik adalah cara melihatnya: ketika pemerintah mengganti orang, publik perlu diberi tahu masalah apa yang hendak diselesaikan oleh orang tersebut.
Malaysia Jadi Contoh
Malaysia memberi contoh yang lebih dekat. Pada akhir 2023, Perdana Menteri Anwar Ibrahim memisahkan urusan digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi kementerian tersendiri. Pemerintah Malaysia ingin memberikan perhatian yang lebih khusus pada transformasi digital.
Pada saat yang sama, Amir Hamzah Azizan ditunjuk sebagai Menteri Keuangan II untuk membantu memperkuat pengelolaan ekonomi. Dari sini terlihat bahwa perubahan kabinet tidak harus dijelaskan dengan bahasa yang rumit.
Pesannya bisa sangat sederhana: ada masalah yang dianggap semakin penting, sehingga pemerintah mengubah struktur dan menempatkan orang tertentu untuk mengurusnya. Indonesia tentu memiliki keadaan yang berbeda. Namun, dua contoh tersebut menunjukkan satu hal yang penting.
Reshuffle akan lebih mudah dipahami kalau pemerintah tidak berhenti pada pengumuman nama dan jabatan. Masyarakat perlu tahu: orang ini ditugaskan untuk menyelesaikan masalah apa? Apa yang akan dikerjakan? Kapan hasilnya bisa dilihat? Dan apa yang berubah dari sebelumnya? Pertanyaan seperti ini justru lebih penting daripada siapa yang paling ramai dibicarakan setelah pelantikan. Apalagi hari ini setiap orang bisa ikut membuat cerita.
Kalau pemerintah tidak menjelaskan, media sosial akan menjelaskan dengan caranya sendiri. Bisa benar, bisa setengah benar, bahkan bisa sama sekali berbeda dari maksud pemerintah.Karena itu, keberhasilan reshuffle 1 Oktober seharusnya tidak diukur dari seberapa ramai berita pelantikan pada hari itu. Ukurannya justru terlihat beberapa bulan setelahnya.
Apakah masyarakat tahu apa yang berubah? Apakah mereka mengerti mengapa perubahan itu dilakukan? Dan yang paling penting, apakah mereka bisa melihat hasilnya? Di sinilah makna "Reset Bahasa Pemerintahan" menjadi penting.
Reset bahasa bukan berarti pemerintah harus bicara lebih banyak atau membuat lebih banyak konten. Reset bahasa berarti pemerintah mengubah cara menjelaskan pekerjaannya: dari bahasa tentang jabatan menjadi bahasa tentang masalah; dari bahasa tentang program menjadi bahasa tentang hasil; dan dari bahasa yang hanya dipahami oleh birokrasi menjadi bahasa yang dipahami oleh masyarakat.
Reshuffle akhirnya bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi menteri. Ia adalah kesempatan untuk mengatakan kepada publik, dengan bahasa yang sederhana: ini masalah yang ingin kami selesaikan, ini orang yang kami beri tugas, ini targetnya, dan ini hasil yang bisa Anda lihat. Jika itu yang terjadi, maka reshuffle bukan sekadar pergantian kabinet. Ia benar-benar menjadi reset bahasa pemerintahan.