Liputan6.com, Jakarta - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan, perubahan teknologi, pola kejahatan, derasnya arus informasi, hingga perubahan iklim membuat tantangan kepolisian berkembang semakin cepat.
Karena itu, Taruna Akademi Kepolisian mempersiapkan diri untuk menjadi generasi pemimpin Polri yang mampu membaca perubahan, merancang kebijakan, serta membangun kolaborasi untuk menjawab persoalan masyarakat yang semakin kompleks.
Advertisement
"Polisi tidak cukup hanya mampu merespons persoalan yang sudah terjadi, tetapi harus memiliki kemampuan membaca perubahan dan risiko sebelum berkembang menjadi krisis," ujar Herry saat memberikan kuliah umum kepada Taruna Akademi Kepolisian di Semarang, Sabtu (3/10).
Herry menegaskan, mandat utama kepolisian tetap sama, namun dunia tempat mandat tersebut dijalankan terus berubah. Polri, kata dia, harus semakin dekat dengan masyarakat, responsif terhadap persoalan di wilayahnya, adil dalam penegakan hukum, terbuka dalam pelayanan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi, data, dan modus kejahatan.
“Jangan datang hanya membawa jawaban. Datanglah dengan kemampuan membaca, kemampuan bertanya, kemampuan belajar, dan kemauan untuk bekerja bersama,” tegas Herry.
Ia pun menekankan, perwira Polri masa depan tidak hanya dituntut memiliki kemampuan command untuk menggerakkan organisasi, tetapi juga kemampuan design, yakni merancang bagaimana organisasi dapat bekerja lebih baik.
"Seorang perwira harus mampu menerjemahkan masalah menjadi kebijakan, kebijakan menjadi program, dan program menjadi perubahan," ujar dia.
Sebagai Kapolda Riau, Herry mengaku terus belajar menghadapi persoalan keamanan yang beririsan langsung dengan lingkungan.
Karakter Riau yang memiliki kawasan hutan, gambut, sungai, dan pesisir, serta aktivitas perkebunan, industri, dan pertambangan, membuat persoalan ekologis tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial, ekonomi, dan keamanan. Pengalaman tersebut menjadi salah satu dasar Polda Riau mengembangkan konsep Green Policing.
“Green Policing bukan perubahan identitas Polri. Ini adalah perluasan cara kita memahami keamanan,” yakin Herry.
Herry berharap, para taruna kelak tidak hanya mengenali angka kriminalitas dan jumlah penduduk di wilayah penugasan. Seorang perwira juga perlu mengenali sungai, hutan, sumber air, kawasan rawan, aktivitas ekonomi, konflik lahan, hingga perubahan yang terjadi di wilayahnya.
Pemahaman tersebut, menurut Herry, penting untuk membangun ecological literacy, yakni kemampuan dasar seorang pemimpin memahami hubungan antara lingkungan, masyarakat, dan keamanan.
"Pengetahuan itu selanjutnya harus berkembang menjadi ecological leadership, ketika pertimbangan ekologis ikut menjadi bagian dalam pengambilan kebijakan dan keputusan kepolisian dan sedikitnya ada delapan kemampuan yang dibutuhkan pemimpin Polri di masa depan, mulai dari sensemaking, reframing, questioning, pengambilan keputusan berbasis bukti, policy thinking, eksperimen, cara berpikir lintas disiplin hingga collaborative leadership," urai Herry.
Dengan demikian, keberhasilan kepemimpinan tidak hanya diukur dari program yang dihasilkan, tetapi dari sistem yang tetap bekerja setelah pemimpinnya tidak lagi berada di sana.
“Senjata utama Polisi bukanlah senjata, bukan pentungan, dan bukan pula kewenangan untuk menegakkan hukum. Senjata utama kita semua sebagai anggota Polri adalah kepercayaan dari masyarakat,” tegas dia.