Liputan6.com, Jakarta - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mengajukan usulan khusus kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Organisasi ini meminta agar proyek pengembangan infrastruktur di jalur penyeberangan Ketapang (Banyuwangi)–Gilimanuk (Bali) dipertimbangkan masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo menjelaskan, langkah ini sangat krusial mengingat posisi Ketapang-Gilimanuk merupakan simpul utama konektivitas Pulau Jawa dan Bali. Jalur laut ini menjadi tumpuan bagi pergerakan masyarakat, pengiriman barang logistik, sektor pariwisata, hingga perputaran ekonomi antarpulau.
Advertisement
"Persoalan Ketapang-Gilimanuk tidak cukup diselesaikan setiap terjadi antrean, tapi membutuhkan penyelesaian struktural dan jangka panjang, oleh karena itu kami mengusulkan kepada Bapak Presiden agar pengembangan infrastruktur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dapat dipertimbangkan menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional," ujar dia dikutip Antara, Kamis (1/10/2026).
Khoiri menambahkan, penetapan status PSN akan memperkuat koordinasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, hingga seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, status tersebut memberi kepastian perencanaan dan dukungan dana untuk pembangunan fasilitas penyeberangan secara menyeluruh.
Menurutnya, rancangan pengembangan kawasan penyeberangan ini harus memperhitungkan proyeksi pertumbuhan kendaraan, arus logistik, sektor wisata, serta kondisi ekonomi dalam jangka panjang.
"Ketapang-Gilimanuk menjadi urat nadi konektivitas Jawa-Bali, dan infrastruktur pelabuhannya harus dirancang bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi untuk kebutuhan 10, 20 bahkan 30 tahun ke depan," ucap dia.
Kapasitas Dermaga Jadi Masalah Utama
Khoiri menegaskan bahwa kemacetan atau masalah kapasitas di rute Ketapang-Gilimanuk tidak bisa dibereskan semata-mata dengan menambah kapal berukuran besar. Saat ini, armada yang beroperasi di jalur tersebut bahkan sudah didominasi oleh kapal berkapasitas besar hingga lebih dari separuhnya.
"Tantangan utamanya justru bagaimana menyediakan dermaga yang memadai agar kapal yang sudah tersedia, baik besar maupun kecil, dapat beroperasi secara optimal," tutur dia.
Ia menilai, rute ini tetap memerlukan kombinasi kapal besar dan kecil karena masing-masing memiliki peran operasional yang saling melengkapi. Kunci utamanya terletak pada kesiapan dan daya tampung dermaga itu sendiri.
"Keberadaan kapal dengan berbagai kapasitas justru diperlukan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengaturan operasional, misal pada kondisi peak season, kapal dengan kapasitas lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengangkut lonjakan kendaraan, sedangkan pada periode off-peak, kapal dengan kapasitas lebih kecil dapat dioperasikan menyesuaikan permintaan," kata Khoiri.
Penambahan Kapasitas Dermaga
Ia berpandangan, penambahan jumlah dan ukuran kapal wajib berjalan seimbang dengan peningkatan kapasitas, kekuatan, serta daya hubung dermaga.
"Prinsipnya sederhana, kapalnya tersedia, dermaganya juga harus siap, jangan sampai perkembangan sarana transportasi jauh meninggalkan prasarananya," kata dia lagi.
Khoiri menekankan pentingnya menerapkan penanganan di tiga tahapan sekaligus, yakni jangka pendek untuk menjamin kelancaran harian, jangka menengah untuk menambah dermaga, serta jangka panjang lewat pembangunan infrastruktur yang terpadu dan berkelanjutan.
"Kondisi yang sudah kembali lancar ini harus kita jaga bersama, jangan berhenti karena antrean sudah berkurang, justru sekarang waktunya melakukan pembenahan agar pada Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, angkutan Lebaran, maupun peningkatan demand di masa mendatang, kita jauh lebih siap," kata dia.