Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik dua nama baru sebagai Wakil Menteri Keuangan. Keduanya yakni Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman.
Pelantikan keduanya dilakukan berbarengan dengan pengangkatan dan pengambilan sumpah para pejabat Kabinet Merah Putih masa jabatan 2024-2029.
Advertisement
"Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?," ucap Prabowo sebelum melantik para pejabat.
"Bersedia," sebut para pejabat serentak disambung pengucapan sumpah jabatan.
Luky Alfirman sebelumnya pernah menjabat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Pada April 2026 lalu, Luky dicopot dari jabatannya oleh Menkeu 2025-2026 Purbaya Yudhi Sadewa.
Sementara itu, Nurkholisoh Ibnu Aman diketahui merupakan seorang bankir.
Atas pelantikan dua nama tersebut, ada tiga Wakil Menteri Keuangan di bawah Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Sebelumnya, Juda Agung telah lebih dahulu didapuk jadi wakil Bendahara Negara.
Menkeu Suahasil Nazara: Satukan Pertumbuhan dan Disiplin Fiskal
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara meminta jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjalankan tugas penerimaan, belanja, dan pembiayaan secara seimbang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mengelola keuangan negara.
Suahasil menyampaikan arahan tersebut setelah melantik pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kementerian Keuangan, Senin (21/9/2026).
Suahasil menegaskan setiap bagian di Kementerian Keuangan memiliki tugas yang saling berkaitan dalam menjalankan fungsi fiskal negara.
“Kita adalah komponen tugas Kementerian Keuangan dan kita akhirnya bermuara memastikan bahwa setiap rupiah keuangan negara dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Suahasil dalam acara pelantikan tersebut, Senin (21/9/2026).
Suahasil mengatakan APBN memiliki fungsi untuk melindungi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
“APBN akan terus melindungi, APBN akan terus menumbuhkan,” kata Suahasil.
Permintaan Suahasil
Suahasil meminta pejabat baru menjalankan fungsi penerimaan negara dengan memahami kondisi perekonomian dan perilaku wajib pajak agar kebijakan perpajakan dapat berjalan tepat.
Suahasil juga meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperkuat pengawasan berbasis risiko sekaligus menjalankan fungsi penerimaan dan pembinaan usaha masyarakat, terutama sektor yang berorientasi ekspor.
Pada sisi belanja, Suahasil meminta pengelolaan APBN dilakukan secara presisi agar belanja negara dapat hadir sesuai kebutuhan perekonomian.
Suahasil menekankan, seluruh jajaran Kementerian Keuangan harus bekerja sesuai tugas masing-masing untuk menjalankan fungsi penerimaan, pengawasan, belanja, dan pembiayaan negara.
Menurut Suahasil, keseimbangan pelaksanaan fungsi tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Keuangan memastikan pengelolaan keuangan negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.