Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mendorong penerima bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran dengan menerapkan sistem digitalisasi. Untuk mendukung penyaluran bansos tepat sasaran, pemerintah juga mendorong jejaring agen untuk memverifikasi pendataan bagi calon penerima bansos.
Pemerintah resmi memulai proses registrasi ulang penerima bansos. Melalui kebijakan ini, masyarakat diberikan akses luas mendaftarkan diri sebagai calon penerima.
Advertisement
Langkah itu diambil supaya meningkatkan akurasi data supaya penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Registrasi ulang menjadi bagian utama dari digitalisasi bansos yang berfungsi sebagai acuan dan bahan verifikasi lanjutan.
"Digitalisasi bansos ini bertujuan meregistrasi ulang sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendaftar jika memang membutuhkan bansos. Jadi, kami meregistrasi ulang penerima bansos terdahulu karena ditengarai sebagian belum tepat sasaran," ujar Saifullah di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu, (30/9/2026).
Ia menuturkan, keterlibatan masyarakat merupakan bentuk perlindungan sosial berbasis keterbukaan data.
"Baru di era Presiden Prabowo data ini dibuka transparan, sehingga masyarakat tahu kondisi data kita. Di sana ada fitur usul dan sanggah. Jadi, kalau sekarang ada perdebatan data di mana-mana, itu karena pemerintahannya terbuka," tutur beliau.
Seluruh proses pendataan akan terintegrasi dalam sistem teknologi terpadu bentukan pemerintah. Upaya verifikasi bertahap tetap diberlakukan. "Teknologi ini dihadirkan supaya bansos benar-benar diterima oleh warga yang berhak dan memenuhi kriteria," tegasnya.
Bidik 48 Juta Keluarga
Adapun Kementerian Sosial membidik sekitar 48 juta keluarga terdaftar ke dalam sistem digitalisasi bansos untuk meminimalkan risiko data bermasalah dan mempercepat penyaluran bantuan perlindungan sosial.
Mengutip Antara, Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan menuturkan, saat ini tercatat sebanyak 5,7 juta warga telah terdaftar dalam platform Perlinsos digital yakni Perlinsos.kemensos.go.id.
"Hingga hari ini sudah ada 5,7 juta masyarakat yang terdaftar di Perlinsos digital. Target kita adalah separuh dari populasi penduduk Indonesia terdaftar di Perlinsos digital atau sekitar 48 juta keluarga, hingga nanti tentu akan menyasar seluruh masyarakat," kata dia
Andy menjelaskan pendaftaran 5,7 juta warga tersebut didukung oleh pengerahan sekitar 298 ribu agen perlinsos yang berasal dari lintas unsur masyarakat, mulai dari pendamping keluarga PKH Kemensos, pengurus RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, penyuluh pertanian, pendamping desa, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN).
Keterlibatan agen secara masif ini dinilai krusial untuk menjangkau warga rentan ada tingkat sosial-ekonomi terendah nasional yang tidak fasih menggunakan ponsel pintar, sehingga tidak ada lagi warga miskin yang terlewat dari basis data penyaluran bansos.
"Dulu kalau ada pertanyaan kenapa dua orang sama-sama miskin tapi yang satu tidak dapat bansos, jawabannya sederhana; karena yang bersangkutan tidak ada di dalam data. Lewat Perlinsos digital ini kita ingin menekan exclusion error itu," tutur dia.
Jika sosialisasi dan penguatan instrumen berjalan lancar, Kemensos memprediksi skema penuh penyaluran bansos digital untuk program keluarga harapan (PKH) dan sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) ini dapat direalisasikan mulai awal 2027 secara langsung ke para penerima manfaat.
Minta TNI/Polri Blusukan
Sementara itu, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, semua pihak terlibat dalam verifikasi penerima bansos, termasuk anggota TNI/Polri.
Masyarakat yang dinilai layak dapat didaftarkan sebagai penerima bansos ke dalam sistem. Ia menuturkan, tujuan utamanya adalah mengumpulkan dana akurat penerima bansos, termasuk melakukan verifikasi terhadap data lama yang ada dalam sistem. Babinsa, Bhabinkamtibmas, TNI/Polri, hingga aparatur desa didorong menjadi agen pengumpul data tersebut.
"Supaya yang di gunung-gunung sana, di gunung-gunung, di kampung-kampung itu yang sulit dicapai mungkin oleh orang yang punya HP, itu TNI Polri itu turun. Jadi itu menunjukkan keadilan tadi itu," tegas Luhut di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Semua pihak disebut terbuka untuk terlibat menjadi agen, termasuk aparatur penyelenggara organisasi di tingkat rukun tetangga (RT) hingga penyuluh pertanian. Agen ini bertugas untuk menjangkau lebih jauh masyarakat yang membutuhkan bansos.
"Semua menggerakkan masuk ke RT semua, yang jalan ke RT. Karena di RT itu mungkin orangnya tidak punya HP yang baru, jadi TNI-Polri, Kementerian Agama, Penyuluh Pertanian semua kita libatkan. Ini menurut saya satu gerakan nasional yang diarahkan Presiden yang menurut saya sangat baik sekali," beber dia.
Luhut juga mengandalkan jejaring agen untuk melakukan pendataan bagi penerima bansos.
Luhut mengatakan, dengan asumsi ada 500 ribu agen, dan masing-masing mendata dua orang per hari, maka bisa dicapai 30 juta orang dalam satu bulan.
"Karena kalau per hari, kalau di kita punya andai 500 ribu agen, ya tiap agen ambil 2 orang saja 1 juta. Jadi 1 juta, kalau ya 30 hari 30 juta," ungkapnya.
Data ini akan jadi acuan penyaluran bansos mulai kuartal I 2027. "Ya kita lihat nanti dari datanya ini. Semua basisnya data. Kamu berhak enggak dapat. Kalau dulu, eh kalau enggak berhak, dulu kalau dapat, sekarang enggak dapat lagi atau sebaliknya," ujar dia.
Mendorong Perluasan Agen Perlinsos
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong perluasan agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) agar penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.
Adapun, agen Perlinsos merupakan relawan atau pendamping yang membantu masyarakat di lingkungan sekitarnya dalam mengakses layanan Perlinsos Digital, terutama bagi keluarga, tetangga, atau warga yang mengalami kesulitan.
Menurut Tito, keberadaan agen Perlinsos menjadi bagian penting dalam mempercepat proses validasi, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses atau kemampuan menggunakan perangkat digital.
"Perlu dibantu oleh orang lain yang kita sebut dengan agen. Agen inilah kemudian dilatih, dan kemudian mereka men-download menggunakan handphone yang memang smartphone. Dan ini kecepatannya sangat tinggi sekali karena hanya lima sampai tujuh detik saja, begitu wajahnya ditampilkan, kemudian data di Dukcapil langsung (muncul)," kata Tito.
Dalam mekanisme tersebut, data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi basis data utama karena memiliki data biometrik, seperti sidik jari, wajah (face recognition), hingga retina. Data tersebut memungkinkan proses validasi dilakukan dalam hitungan detik sekaligus membantu memperbarui data penerima bansos secara berkala.
"Data Dukcapil sebagai basis data untuk verifikasi, validasi, kemudian juga mengintegrasikan beberapa kementerian lain, data kementerian/lembaga lain," ujarnya.
Data Dukcapil tersebut lalu diintegrasikan dengan data dari kementerian/lembaga lain untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi penerima bantuan.
Tito mencontohkan integrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengetahui kepemilikan tanah dan dengan kepolisian untuk mengetahui kepemilikan kendaraan.
Dia menuturkan, integrasi tersebut diperlukan untuk melakukan profiling terhadap masyarakat yang menjadi sasaran program dan memastikan kelayakan mereka sebagai penerima bansos.
Perluasan agen Perlinsos juga dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing daerah. Di Bali, misalnya, agen Perlinsos berasal dari kader posyandu. Keberadaan banjar sebagai ruang sosial masyarakat juga dinilai memudahkan proses pengumpulan dan validasi data.
"Semuanya kita bergerak, dilatih dulu agen-agennya. Setelah itu, dibuat sistemnya tiap daerah sesuai dengan karakter masing-masing. Bagaimana cara mengumpulkan masyarakat, dan setelah itu, mereka cukup menampilkan wajah mereka di handphone. Itu akan ketahuan dia layak atau tidak menerima bantuan sosial," ia menambahkan.
Pendataan Masyarakat Gratis
Ia juga memastikan pendataan masyarakat calon penerima bansos dilakukan tanpa pungutan biaya alias gratis. Ia menegaskan tidak ada celah bagi oknum agen pendaftaran untuk melakukan pungutan liar (pungli).
Tito menerangkan, agen di lapangan hanya bertugas membantu mengunggah data masyarakat ke dalam sistem. Keputusan akhir mengenai kelayakan seseorang menerima bantuan sepenuhnya ditentukan oleh sistem yang telah terintegrasi lintas lembaga.
"Jadi bagaimana mungkin ada pungli. Agen tidak bisa menjanjikan seseorang pasti mendapat bansos, karena data yang bersangkutan langsung terhubung dengan data Kementerian ATR/BPN," ujar Tito di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Sistem tersebut akan mengintegrasikan data dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Kepolisian untuk membentuk profil pemohon secara akurat.
"Apakah punya mobil, punya rumah, bagaimana status serta tempat kerjanya, semua kita integrasikan dengan Dinas Tenaga Kerja. Dari situ terlihat profiling yang bersangkutan, dan nantinya sistem berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang akan menentukan layak atau tidaknya menerima bantuan," tambahnya.
Skema ini secara otomatis memutus potensi pungli oleh oknum agen di lapangan. "Jika agen menerima uang dari calon penerima, hal itu tidak menjamin warga tersebut akan lolos. Sebab yang menentukan kelayakan adalah sistem AI, bukan si agen," jelas Tito.
Ia mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan praktik pungli selama proses pendaftaran. "Harus lapor. Makanya media perlu menyampaikan bahwa kegiatan pembaruan data bansos ini sepenuhnya gratis," tegasnya.
Ubah Skema Bansos dari Barang jadi Cash
Selain itu, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah bertahap mengubah skema penyaluran bantuan sosial (bansos) dan subsidi berbasis digital, dari yang semula bantuan barang menjadi uang tunai, langsung kepada penerima.
Mengutip Antar,a Luhut menuturkan, pemerintah mulai memasifkan proses pendataan berbasis digital itu untuk mengetahui status sosial-ekonomi para penerima manfaat.
Digitalisasi bansos dilaporkan sudah menyelesaikan menyasar sebanyak 43 kabupaten/kota dan sekarang diperluas hingga mencapai 258 kabupaten kota, sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran ketika semua data sudah terintegrasi memanfaatkan teknologi pemerintah (Government Technology/GovTech).
Pemerintah menargetkan saat ini fokusnya adalah kepada para penerima bansos program keluarga harapan (PKH) dan sembako. "Ke depan, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, (semua) subsidi itu tidak lagi pada barang, tetapi langsung pada manusia, jadi cash," ujar Luhut.
Perlu Permutakhiran Data Berkala
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal menuturkan, digitalisasi bansos bergantung pada mekanisme penyaluran. Ia menilai, digitalisasi bansos ini untuk menyelesaikan masalah ketidaktepatan sasaran atau meminimalkan masalah ketidaktepatan penyaluran bansos seperti inclusion eror.
Faisal menuturkan, hal ini untuk menghindari memberikan bantuan sosial yang sebetulnya tidak layak masuk sebagai penerima manfaat bansos. Namun, Faisal juga menyoroti exclusion eror yakni, masyarakat yang semestinya mendapatkan bansos tetapi tidak dapat. Faisal mengatakan, berdasarkan salah satu penelitian menyebutkan kalau sebagian besar masalah yang dihadapi yakni exclusion eror.
"Banyak orang yang semestinya layak untuk mendapatkan bansos tetapi tidak terima jadi masalahnya begitu adalah bagaimana outrage terhadap orang-orang yang tidak masuk dalam data, atau masuk data mungkin, tidak akurat, atau masuk data tetapi implementasi tidak dapat bansos karena sesuatu lain. Exclusion eror ini yang belum teratasi,” ujar dia.
Ia menambahkan, inclusion eror juga perlu berdasarkan basis data. Seiring hal itu, Faisal mengatakan dalam mekanisme perlu ada literasi sistem untuk terus meningkatkan kualitas data karena data tidak statis. “Perlu pemutakhiran secara berkala, perlu ada sistem yang verified dan akurat,” kata dia.