Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menggambarkan APBN sebagai “titik akupuntur” yang dapat menggerakkan aktivitas ekonomi secara lebih luas. Pemerintah mengarahkan belanja negara ke titik-titik tertentu agar anggaran tidak hanya membiayai program pemerintah, tetapi juga menjadi katalis bagi konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.
Suahasil mengatakan, total belanja APBN 2026 diperkirakan mencapai Rp 3.842 triliun, sedangkan PDB Indonesia diperkirakan sekitar Rp 25.000 triliun. Menurut dia, besarnya belanja negara hanya menjadi sebagian dari keseluruhan aktivitas ekonomi sehingga APBN harus ditempatkan pada titik yang dapat memberikan efek lebih luas.
Advertisement
“APBN itu masuk ke titik-titik yang kita tahu seperti titik-titik refleksi kaki. Masuk ke satu titik, kemudian efeknya itu bisa ke seluruh badan. Masuk ke satu titik yang memang kita pilih secara cermat, lalu efeknya itu menjalankan ke seluruh perekonomian,” ujar Suahasil di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Suahasil mengatakan, konsep tersebut membuat pemerintah perlu menentukan titik belanja secara cermat. Pemerintah mengarahkan APBN agar dapat mendorong konsumsi rumah tangga, menjadi katalis investasi, mendorong ekspor, dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
"APBN itu total belanja adalah sekitar Rp 3.800 triliun. Tepatnya tahun ini kita memperkirakan Rp 3.842 triliun. Kalau PDB, produk domestik bruto, tahun ini ada di sekitar angka Rp 25.000 triliun,” kata Suahasil.
Suahasil mengatakan, ekonomi Indonesia tidak hanya tumbuh dari belanja pemerintah. Ia menyebut investasi dan konsumsi rumah tangga sebagai bagian penting dari pergerakan ekonomi, sementara pertumbuhan pengeluaran pemerintah pada semester I 2026 mencapai sekitar 16%.
Konsep Titik Akupuntur
Pada semester I 2026, pertumbuhan investasi tercatat 6,87%. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pada 2027 dengan pertumbuhan investasi sekitar 7% atau lebih.
“Pertanyaannya adalah bagaimana membuat Rp 3.800 triliun bisa mendorong household consumption, bisa menjadi katalis untuk investasi, bisa mendorong ekspor dan juga melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ujar Suahasil.
Konsep “titik akupuntur” tersebut juga diterapkan dalam arah belanja pada sektor prioritas. Pemerintah mengarahkan kebijakan pada infrastruktur digital, hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, industri hulu strategis, ketahanan pangan, dan energi terbarukan.
Suahasil mengatakan, pemerintah membutuhkan sejumlah enabler agar sektor prioritas tersebut dapat berkembang. Pemerintah menempatkan peningkatan kualitas modal manusia, produktivitas, infrastruktur dasar, konektivitas, kepastian regulasi, pembiayaan, dan stabilitas makro sebagai pendukung.
Dalam pelaksanaan APBN, pendapatan negara hingga akhir Agustus 2026 telah mencapai 65,2% dari target. Belanja negara mencapai 59,7% dari target, sedangkan defisit APBN mencapai Rp 240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB.
Percepatan Belanja
Suahasil mengatakan, pemerintah mendorong percepatan belanja sejak Agustus dan September agar realisasi tidak menumpuk pada akhir tahun. Pemerintah tetap mengarahkan percepatan tersebut agar berlangsung efisien.
“Potensi untuk mengejar percepatan belanja negara ini menurut saya harus kita jalankan, tetapi pada saat yang bersamaan memastikan belanja negara yang dipercepat itu berlangsung secara efisien. Jadi bukan hanya sekedar dia cepat, tapi dia juga efisien sehingga berdaya guna,” kata Suahasil.
Pemerintah juga menempatkan Danantara sebagai investment catalyst yang bersinergi dengan APBN. Suahasil mengatakan sinergi tersebut diarahkan untuk mendorong investasi strategis dan mengombinasikan kemampuan negara melalui BUMN dengan peran sektor swasta.
“APBN tentu harus terus menjadi fiscal enabler. Kalau kita belanja, kita memiliki belanja yang seperti titik refleksi tadi, titik akupunktur tadi,” jelasnya.