Wawancara Khusus Gubernur Anwar Hafid: Viral Itu Bonus, Jadi Pemimpin Harus Mau Repot

Liputan6.com, Jakarta - Sosok Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Berawal dari cuitan seorang influencer di platform X yang menanyakan figur pejabat dengan kinerja terbaik, deretan respons netizen kompak mengarahkan pandangan pada berbagai terobosan program kerja Pemprov Sulteng.

Program jaminan kesehatan gratis cukup dengan KTP hingga beasiswa perkuliahan masif yang digagasnya mendadak viral dan menuai banyak apresiasi dari publik luas.

Anwar Hafid mengawali pengabdiannya mulai dari tingkatan paling bawah struktur pemerintahan sebagai kepala desa, kemudian merangkak menjadi  sekretaris kecamatan, camat, hingga menjabat Bupati Morowali selama dua periode dan Anggota DPR RI. Kini dia dipercaya mengemban amanah sebagai pimpinan tertinggi di Bumi Tadulako.

Dalam sesi wawancara Bincang Liputan6 bersama Pemred Liputan6 Titis Widyatmoko, Anwar membeberkan rahasia di balik program-programnya yang viral tersebut.

Ia menegaskan bahwa kebijakan penggratisan biaya pendidikan dan layanan kesehatan bukanlah sekadar aksi pencitraan, melainkan komitmen panjang untuk memangkas beban hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Berikut wawancara lengkap Gubernur Anwar Hafid dalam program Bincang Liputan6.com:

Perjalanan karier Anda sejak muda sudah sangat akrab dengan pemerintahan, mulai dari Kepala Desa, Sekcam, Camat, Bupati, Anggota DPR, hingga menjadi Gubernur saat ini. Apakah memang sejak kecil sudah bercita-cita menjadi birokrat?

Sebetulnya cita-cita awal saya ingin menjadi dokter. Itu cita-cita dan keinginan saya. Tapi karena saya ikut seleksi sekitar tahun 1988 kalau tidak salah, saya tidak lulus. Nah, karena tidak lulus, saya cobalah mendaftar di Sekolah Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) waktu itu dan akhirnya lulus di situ. Namun, kalau melihat latar belakang kehidupan keluarga, memang keluarga saya dari birokrasi walaupun di level bawah. Kakek-kakek saya, termasuk bapak saya, kan juga mantan kepala desa. Jadi saya sudah terinspirasi karena terbiasa melihat para camat sering datang ke rumah.

Dari posisi camat kemudian ke bupati, ini kan terjadi di era kontestasi pemilihan langsung. Apa yang waktu itu membuat Anda tertarik untuk maju?

Waktu tahun 2007  pemilihan langsung pertama oleh rakyat. Saya tidak pernah berpikir sedikit pun untuk jadi bupati. Karena pikiran saya saat itu, untuk jadi bupati itu pertama harus orang punya banyak uang, yang kedua harus orang yang punya relasi pejabat dan sebagainya. Tapi ada cerita lucu, suatu hari saat saya sedang kerja di kantor bupati sebagai Kepala Bagian Pemerintahan, ada seorang pendeta yang datang ke saya. Dia bilang, "Pak Anwar, bagaimana kalau Pak Anwar pulang ke Morowali untuk nyalon bupati?" Saya heran juga, kok pendeta ini siang-siang minta saya jadi bupati. Mustahil lah menurut saya di zaman itu.

Tapi lama-lama ucapan itu saya ingat terus. Ini magnet pertama yang menarik saya, kayaknya ada sesuatu. Ya sudah, dari situ mulai ada ketertarikan dan nekat maju.

Bagaimana hasilnya saat itu dan apa kuncinya bisa menang di Morowali?

Alhamdulillah menang, walaupun menangnya tipis sekali, cuma selisih 306 suara. Lawan saya saat itu petahana, Ketua DPRD, Sekda, dan Kepala Dinas Pertambangan. Kuncinya, saya selalu yakin bahwa masyarakat atau rakyat itu sebenarnya pintar dan cerdas. Ketika kita bisa mengedukasi dan meyakinkan mereka dengan baik, tentu didasari track record, orang akan melihat. Dulu mereka tahu saya waktu kepala desa sering berprestasi dan waktu camat sering jadi camat teladan. Jadi mereka yakin dan akhirnya lebih banyak yang memilih saya.

Jadi anggapan bahwa politik biaya tinggi adalah sebuah keniscayaan dalam pilkada itu tidak selalu benar karena Anda sudah membuktikannya?

Saya membuktikan itu di Morowali dengan kondisi yang memang pas-pasan. Waktu itu saya punya modal awal sekitar Rp 200 juta. Uang Rp 200 juta itu pun didapat dari menggadaikan SK istri saya dan SK saya di BPD. Itu saja modal kita untuk maju pertama kali, selebihnya banyak masyarakat yang membantu. Jadi saya selalu yakin bahwa masyarakat tidak selamanya seperti frame orang-orang bahwa harus dibayar dan sebagainya. Tidak semua masyarakat seperti itu dan tidak harus lewat operasi fajar.

Lawan Anda di Pilgub Sulawesi Tengah 2024 ini tidak main-main, ada tokoh nasional yang jadi ketua parpol dan ada petahana. Bagaimana Anda bisa mengalahkan dua lawan yang di atas kertas lebih tangguh?

Saya sering bilang akidah politik saya bahwa jabatan itu milik Allah. Kalau Allah mau memberikan jabatan itu kepada seseorang, tidak ada yang bisa menghalangi. Kedua, saya punya keyakinan rakyat itu pintar dan cerdas. Saya tidak pernah mengatakan rakyat kita tidak cerdas atau pragmatis. Tapi harus ada cara meyakinkan mereka.

Contohnya, mungkin orang memilih saya karena melihat track record waktu saya jadi bupati. Waktu saya jadi bupati, saya bisa menghadirkan lapangan kerja yang begitu besar di Morowali dan banyak anak-anak Sulteng kerja di sana. Kemudian jualan utama saya kembali lagi ke program pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, rakyat itu butuh disapa. Saya mungkin calon yang selama kampanye paling banyak berada di lapangan, tidur di rumah penduduk, dan jalan terus tidak pernah berhenti.

Selain kepercayaan diri dan popularitas yang mengakar, strategi apa lagi yang Anda gunakan saat menghadapi lawan-lawan berat tersebut?

Rival kita kemarin kan petahana, mungkin dari segi mobilitas agak berkurang karena faktor usia. Ada lagi pesaing satu lagi yang memiliki segalanya. Tapi saya punya modal utama: saya bisa berada di mana saja, tidur di mana saja, dan mendatangi rakyat kapan saja. Nah, mungkin itu yang membuat masyarakat tertarik.

Selain itu, masyarakat tertarik dengan visi-misi. Tidak ada calon lain yang berani berkampanye bahwa jika terpilih, semua biaya kuliah anak-anak akan dibiayai atau jika sakit berobat cukup menunjukkan KTP. Nah, magnet utamanya ada di situ.

Nama Anda sempat viral di media sosial setelah ditanyakan oleh influencer mengenai pejabat dengan performa bagus. Bisa dijelaskan program apa yang membuat nama Anda banyak disebut netizen?

Saya bersama Ibu Wakil Gubernur, Ibu dr. Reny, punya sembilan program unggulan bernama Sembilan Berani (Bersama Anwar-Reny). Cita-cita kami tertuang dalam tagline Sulteng Nambaso. Nambaso itu bahasa daerah yang artinya besar, tapi juga akronim dari "anak miskin bisa sekolah".

Nah, dari situ lahirlah program Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Lancar Infrastruktur, Berani Panen Raya Pertanian, Berani Tangkap Banyak Perikanan, Berani Menyala (elektrifikasi daerah terpencil), Berani Berdering (pemerataan digital dan penanganan blank spot), Berani Berkah (pendekatan keagamaan dan kearifan lokal), serta Berani Berintegritas bagi para ASN.

Di tengah penyesuaian dan efisiensi anggaran daerah, bagaimana Anda mengeksekusi sembilan program tersebut?

Begitu kita masuk, kita berhadapan dengan efisiensi. Pada 2025 transfer keuangan daerah berkurang Rp580 miliar dari APBD yang sekitar Rp5,7 triliun. Tahun 2026 berkurang lagi Rp1,2 triliun.

Setelah berdiskusi dengan Ibu Wagub, kami menyimpulkan untuk memprioritaskan dua program utama yang tidak boleh ada tawaran atau dikurangi, harus penuh. Program lain di luar gaji disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dua program prioritas itu adalah Berani Cerdas dan Berani Sehat.

Apa saja cakupan konkret dari program Berani Cerdas dan Berani Sehat tersebut?

Untuk Berani Cerdas, pertama, kami membebaskan semua biaya pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB untuk seluruh masyarakat Sulteng. Kedua, kami berikan BOS Daerah untuk sekolah swasta agar anak-anak yang sekolah di swasta juga tidak membayar. Jadi SMA benar-benar bebas pungutan, bahkan baju seragam sekolah buat anak yang tidak mampu kita tanggung. Biaya prakerin SMK yang biasanya Rp3–5 juta juga kita bebaskan menggunakan APBD.

Lalu untuk perkuliahan, siapa saja masyarakat ber-KTP Sulteng yang mau kuliah kita biayai melalui dua jalur: afirmasi dan prestasi. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi masyarakat kategori DTKS desil 1 sampai 4, langsung masuk tanpa syarat lain dan gratis UKT di perguruan tinggi negeri, swasta, maupun luar negeri. Jalur kedua adalah jalur prestasi bagi yang lolos bebas tes, punya prestasi di SMA seperti Paskibra, atau mahasiswa yang sedang kuliah dengan IPK 3,0 ke atas. Pada 2025 ada sekitar 23 ribu peserta yang kita bayarkan kuliahnya, dan pada 2026 ini naik menjadi 27 ribu orang. Jadi total ada sekitar 47 ribu mahasiswa yang ditanggung pemerintah sampai 2026.

Sementara untuk Berani Sehat, ini menggunakan skema JKN. Kami mengantisipasi masyarakat rentan miskin yang tadinya mampu membayar BPJS tapi kemudian terkena PHK, menunggak, belum tercover, atau penyakitnya di luar skema JKN. Kami tingkatkan status Sulteng menjadi UHC Prioritas lewat kerja sama dengan BPJS.

Jadi begitu masyarakat datang membawa KTP Sulteng, BPJS yang menunggak atau tidak aktif bisa langsung aktif hari itu juga tanpa perlu menunggu 14 hari, karena jaminannya ditanggung Pemprov.