Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp 139,77 triliun hingga 16 September 2026. Angka tersebut setara dengan 63,89 persen dari total pagu anggaran MBG sebesar Rp 218,77 triliun.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan masih terdapat sekitar Rp 79 triliun anggaran yang belum terealisasi untuk mendukung penyaluran program tersebut hingga akhir 2026.
Advertisement
"Realisasi anggaran Program MBG sampai 16 September 2026 telah mencapai Rp 139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp 218,77 triliun. Pada saat yang sama, kami terus melakukan pembenahan tata kelola agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran dan kualitas layanannya tetap terjaga," kata Kepala BGN dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026), seperti dilansir dari Antara.
Sudaryono mengatakan anggaran MBG merupakan bagian dari pagu BGN Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya telah melalui proses penajaman belanja. Sebelum penajaman, total pagu anggaran BGN mencapai Rp 268 triliun, terdiri atas Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp 255,83 triliun dan Dukungan Manajemen sebesar Rp 12,17 triliun.
Setelah dilakukan penajaman, total pagu anggaran BGN menjadi Rp 229,75 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 221,30 triliun dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional dan Rp 8,45 triliun untuk Dukungan Manajemen.
Dari alokasi Program Pemenuhan Gizi Nasional, sebesar Rp 218,77 triliun atau 98,86 persen diperuntukkan bagi program MBG. Sementara itu, Rp 2,53 triliun atau 1,14 persen dialokasikan untuk kegiatan teknis non-MBG dalam pemenuhan gizi.
Adapun anggaran Dukungan Manajemen sebesar Rp 8,45 triliun terdiri atas gaji dan tunjangan sebesar Rp 7,19 triliun, operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp 494,48 miliar, serta dukungan manajemen non-operasional sebesar Rp 762,86 miliar.
Total Keseluruhan
Secara keseluruhan, realisasi anggaran BGN hingga 16 September 2026 mencapai Rp 143,04 triliun atau 63,83 persen dari total pagu Rp 229,75 triliun. Berdasarkan program, realisasi Program Pemenuhan Gizi Nasional mencapai 63,89 persen, sedangkan Dukungan Manajemen sebesar 60,71 persen.
Jika dirinci berdasarkan jenis belanja, realisasi Belanja Pegawai mencapai 64,33 persen, Belanja Barang 63,82 persen, dan Belanja Modal 71,03 persen. Sementara berdasarkan fungsi, realisasi Fungsi Ekonomi mencapai 61,28 persen, Fungsi Kesehatan 65,80 persen, dan Fungsi Pendidikan 63,68 persen.
Sementara itu, berdasarkan data penerima manfaat per 31 Agustus 2026, pelaksanaan MBG telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Jumlah tersebut mencapai 76,45 persen dari target 74,56 juta penerima manfaat, dengan selisih 17,56 juta penerima manfaat.
Sudaryono menjelaskan perbedaan tanggal cut-off antara data realisasi anggaran dan penerima manfaat disebabkan adanya penyelarasan siklus sinkronisasi bulanan data penerima manfaat. Menurut dia, pemisahan tersebut dilakukan untuk menjaga akurasi dan akuntabilitas penyajian data program.
Dia menambahkan, capaian penerima manfaat tersebut masih bersifat sementara seiring dengan proses pembenahan tata kelola MBG. BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran.
Dalam proses tersebut, sebanyak 1.653 satuan pendidikan telah dikeluarkan dari daftar penerima MBG. Layanan selanjutnya akan lebih diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan, termasuk masyarakat di wilayah 3T dan daerah dengan kebutuhan intervensi gizi yang lebih tinggi.
"Refocusing ini kami lakukan agar program semakin tepat sasaran. Jadi, selisih terhadap target penerima manfaat bukan berarti program berhenti. Ini merupakan bagian dari proses pembenahan agar ekspansi MBG berjalan lebih tepat sasaran, aman, akuntabel, dan berkelanjutan. Setelah kesiapan layanan terpenuhi, perluasan penerima manfaat akan terus kami lakukan secara bertahap," tutur Sudaryono.