Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun langsung meninjau kondisi anak-anak yang mengalami keracunan usai mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatra Utara.
Dalam kunjungannya ke Rumah Sakit Efarina Etaham, Berastagi, pada Jumat, Wapres menjenguk para korban, berdialog dengan keluarga pasien, hingga memastikan ketersediaan pelayanan medis dan obat-obatan. Gibran bahkan sengaja meninggalkan dokter pribadinya di Karo untuk memantau perkembangan kesehatan para siswa.
Advertisement
"Ini saya ke sini membawa dokter pribadi saya. Saya minta dokter saya tinggal di sini dulu, untuk mengoordinasikan sekiranya ada anak-anak yang butuh penanganan lebih intens di Jakarta," kata Gibran dalam keterangan resminya, Jumat.
Selain menyiagakan dokter pribadi untuk membantu koordinasi penanganan lanjutan dengan rumah sakit setempat, Gibran membuka opsi rujukan medis bagi korban yang membutuhkan perawatan intensif di luar daerah, termasuk ke fasilitas kesehatan di Medan maupun Jakarta.
Langkah rujukan tersebut disambut baik oleh Fitriani, salah satu orang tua pasien bernama Agnesia Paruliana br Silitonga yang sedang dirawat di RS Efarina Etaham.
"Kata Bapak (Wapres), kalau mau dirujuk, boleh ke Medan, boleh ke Jakarta," ujar Fitriani.
Keluarga akhirnya memutuskan memindahkan perawatan Agnesia ke Jakarta untuk memperoleh pemeriksaan menyeluruh. Selain Agnesia, proses rujukan ke ibu kota juga tengah dipersiapkan bagi pasien lain bernama Febiona Purba yang sebelumnya dirawat di RSU Amanda Berastagi.
Gibran menegaskan bahwa kesehatan anak-anak menjadi prioritas utama agar para korban bisa segera pulih dan kembali beraktivitas di sekolah.
Respon cepat Wapres di lapangan mendapat tanggapan dari Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Wahyu Ario Pratomo. Menurutnya, kehadiran langsung Wapres di Karo merupakan langkah penting mengingat kasus ini menyangkut keselamatan anak dan tingkat kepercayaan publik terhadap program MBG.
“Kunjungan Wakil Presiden Gibran langsung ke Karo sebagai langkah yang penting dan tepat, terutama karena kasus ini menyangkut keselamatan anak-anak dan kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Wahyu.
Jadi Bahan Evaluasi Pemerintah
Kendati demikian, Wahyu menekankan bahwa dampak nyata dari kehadiran Wapres baru bisa diukur dari tindak lanjut pemerintah pascainsiden, khususnya jaminan pemulihan jangka panjang bagi korban.
“Pemerintah perlu memastikan pemulihan tidak berhenti pada penanganan akut, tetapi mencakup pemeriksaan lanjutan, pemantauan kesehatan dan psikologis, serta kepastian pembiayaan sampai anak benar-benar pulih dan dapat kembali bersekolah secara normal,” ujarnya.
Wahyu juga mendesak agar kasus keracunan di Karo dijadikan bahan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG secara nasional. Pemerintah diminta menelusuri rantai masalah secara transparan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, distribusi, hingga pengawasan higienitas pangan.
“Jadi, saya menilai kehadiran Wapres merupakan respons yang baik, tetapi keberhasilannya baru dapat diukur apabila kunjungan tersebut menghasilkan pemulihan korban secara tuntas, pertanggungjawaban yang jelas pada penyebab keracunan, serta perbaikan sistem MBG, agar kejadian serupa tidak berulang,” pungkas Wahyu.